Berikut ini skripsi mahasiswa Fisipol Unib tentang Dewan Riset Daerah provinsi Bengkulu.
Sosialisasi Draft Agenda Riset Daerah November 27, 2012
Tanggal 26 Nopember 2012 DRD Bengkulu mengadakan sosialisasi draft Agenda Riset Daerah (ARD) bertempat di Hotel Santika. Hadir dalam pertemuan ini Plt. Gubernur Bengkulu & Ketua Dewan Riset Nasional (DRN). Hadir dalam pertemuan tersebut para akademisi yang bergelar akademik S3 di seluruh perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu.
Dalam acara tersebut, didiskusikan draft ARD 2013-2015. Beberapa saran dan kritik diberikan untuk perbaikan ARD tersebut, antara lain:
1) perlu dimasukkan secara jelas aspek humaniora dalam ARD.
2) program harus lebih mencerminkan aspek eksakta dan sosial, sehingga ada keseimbangan yang baik.
3) Beberapa masukan seperti perlunya dimasukkan budidaya lebah, pendidikan berbasis sosial budaya, dan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Dalam sambutannya Plt. Gubernur menyampaikan 4 program utamanya, yaitu perbaikan insfrastruktur dasar seperti jalan, kesehatan, ketahanan pangan dan pendidikan.
Berikut sajian draft ARD.
Kunjungan Dewan Riset Nasional November 14, 2012
Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, DRD Bengkulu menerima tamu dari Dewan Riset Nasional. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah lebih kepada koordinasi, sebab Dewan Riset Nasional dan DRD Bengkulu adalah lembaga yang saling independent. Berikut paparan DRD Bengkulu dan DRN.
Pembenahan DRD Provinsi Bengkulu June 18, 2012
Berdasarkan studi banding ke DRD Jawa Tengah dan DRD Sulawesi Selatan, maka DRD Provinsi Bengkulu akan dikembangkan. Hal ini telah disepakati bersama baik oleh DRD, Balitbangda, Bappeda Provinsi maupun oleh Plt. Gubernur. Mulai tahun 2013, kinerja DRD Bengkulu akan ditingkatkan, dan diminta mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh Gubernur dan masyarakat.
Oleh karena masalah yang harus dipecahkan oleh DRD itu beragam dan meliputi semua aspek ipoleksosbudhanham, maka anggota DRD akan dibagi sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan. Sebagai konsekwensinya, anggota DRD akan lebih banyak. Disadari bahwa tidak semua aspek kajian sudah ada pakarnya di Bengkulu. Oleh sebab itu, manakala dibutuhkan pemecahan masalah yang belum ada SDM-nya, maka DRD & Balitbangda akan menjalin kerjasama dengan pihak lain di luar Bengkulu yang memiliki SDM yang dibutuhkan, misalnya dengan LIPI.
Upaya pengembangan DRD dan balitbangda ini menunjukkan bahwa sosialisasi pentingnya riset dan pengembangan bagi perencanaan dan pemecahan masalah sudah mulai disadari dan diterima oleh petinggi di Pemerintah Daerah tingkat provinsi.
Usulan Pembenahan DRD Bengkulu May 30, 2012
Berdasarkan Kunjungan Kerja DRD ke DRN, DRD Sulsel dan DRD Jateng, beberapa usulan pembenahan DRD Bengkulu sebagai berikut:
1) mengaktifkan komisi teknis untuk dapat melakukan rapat/diskusiDRD terkait dengan isu-isu strategis di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, anggota DRD Bengkulu perlu dikelompokkan ke dalam komisi teknis sesuai dengan bidang keahlian. Untuk keperluan ini, maka anggota DRD perlu ditambah jumlahnya. Penambahan anggota DRD dimaksudkan agar setiap kebutuhan dan permasalahan yang timbul dapat dikaji dan dibahas di DRD. Tentu saja masih dimungkinkan menggunakan narasumber dari luar DRD bilamana dibutuhkan.
2) membentuk Badan Pekerja DRD Bengkulu dan memfungsikannya sesuai dengan tupoksinya, yaitu merumuskan rekomendasi IPTEK yang akan diteruskan kepada Gubernur.
3) menyelenggarakan rapat paripurna DRD Bengkulu untuk membahas masalah internal dan rekomendasi pemecahan masalah yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
4) koordinasi internal DRD perlu dibenahi, karena selama ini koordinasi internal masih belum optimal.
5) DRD perlu melakukan audiensi dengan Gubernur dan DPRD terkait dengan Tupoksi DRD.
6) DRD perlu secara reguler memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Gubernur), dapat dimulai dengan masukan tentang issue harian, atau isu yang menjadi pusat perhatian gubernur, sehingga pada akhirnya Gubernur merasakan pentingnya keberadaan dan peran DRD.
7) DRD perlu membuat roadmap DRD.
8) DRD perlu mempunyai ruang kerja agar bisa lebih efektif dalam melakukan aktivitasnya.
9) DRD perlu menjalin networking secara intensif.
Selintas tentang Usaha Kecil Abon Tuna di Sulawesi Selatan (Kunjungan kerja DRD Tanggal 15 Mei 2012 May 21, 2012
Usaha abon ikan tuna dalam skala usaha abon ikan tuna telah berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan. DRD sempat berkunjung ke salah satu usaha abon ikan tuna, yaitu Ilo Mandiri Makassar. Produknya telah memperoleh izin usaha dan dikemas secara manual. Dengan alat-alat yang sederhana seperti wajan perebus, wajan penggorengan, alat penumbuk, mesin pengepres dan alat pres plastic ia mampu menghasilkan abon ikan tuna yang bermutu tinggi. Produk ini telah dijual di supermarket, dan bahkan menjadi oleh-oleh baik dalam maupun luar negeri. Abon buatannya dapat bertahan lebih dari 6 bulan.
Cara pembuatan abon sangat sederhana sebagai berikut:
1) Daging tuna dibeli dari pengusaha daging ikan tuna, yang diantar langsung ke lokasi usaha.
2) Daging ikan tuna direbus selama 2 jam.
3) Setelah itu ditiriskan dan kemudian digiling dalam alat penggiling.
4) Daging yang sudah halus itu diberi bumbu berupa rempah-rempah dan diaduk sampai rata.
5) Daging tuna yang sudah halus ini kemudian digoreng.
6) Daging tuna yang sudah digoreng itu kemudian didinginkan dan kemudian di pres.
7) Hasil pres tersebut kemudian dikemas dalam plastik dengan berat 200 g per bungkusnya, Abon buatan Ilo Mandiri ini ada dua rasa, yaitu rasa pedas dan rasa manis.
8) Abon siap dipasarkan.
Hasil komunikasi dengan pengusaha abon ini bahwa mereka belum memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah meskipun telah mengajukan proposal bantuan usaha. Pengusaha Ilo Mandiri ini telah sering dipakai sebagai narasumber dalam pelatihan usaha abon ikan tuna. Mereka juga menginformasikan bahwa bantuan Pemda terhadap usaha kecil skala rumah tangga tidak didasarkan pada prinsip obyektivitas, keadilan dan rasionalitas. Tim DRD menyarankan agar mereka membentuk kelompok usaha agar permohonan bantuan dapat direalisasikan. Disarankan pula agar mereka melakukan perbaikan manajemen sehingga diharapkan bisa mengajukan kredit usaha ke bank. Diharapkan dengan membentuk kelompok dan memperbaiki manajemennya, usaha tersebut dapat berkembang lebih pesat. (more…)
Hasil Kunjungan Kerja DRD ke DRD Sulsel Tanggal 15-16 Mei 2012
Latar Belakang
Kapasitas suatu institusi biasanya dilihat dari tiga elemen yakni sistim, kelembagaan dan individu. Jika ketiga elemen ini kuat maka kapasitas institusi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun apabila ada salah satu atau ketiga elemen ini lemah maka organisasi tersebut perlu penguatan kapasitasnya.
Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Bengkulu masih belum berperan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terbukti dengan masih belum berperannya DRD dalam penentuan kebijakan atau perencanaan di tingkat provinsi. Idealnya sebelum suatu kebijakan atau perencanaan disusun, diperlukan suatu kajian yang akurat agar kebijakan atau perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dan tepat sasaran.
Menyadari kondisi seperti di atas, maka diperlukan langkah antisipasi berupa kegiatan penguatan kapasitas di tataran kelembagaan dan individu. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu DRD, diperlukan studi banding ke institusi sejenis di provinsi lain yang telah terbukti telah mampu berperan sebagaimana seharusnya.
Tujuan
Studi banding ini bertujuan untuk mempelajari sistem, kelembagaan dan individu pada DRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang terbukti mampu memperkuat perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.
Secara rinci studi banding ini akan mempelajari beberapa hal berikut ini:
1) Optimalisasi tugas pokok dan fungsi DRD di Sulawesi Selatan
2) Kiat DRD dalam optimalisasi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DRD.
3) Pemanfaatan dana CSR oleh DRD
4) Catatan kegiatan yang dilakukan oleh DRD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DRD.
5) Optimalisasi kerjasama antara DRD dengan stakeholders (mitra)
6) Peran DRD sebagai mediator antara Pemda, perguruan tinggi, bisnis dan stakeholders lainnya.
7) Peran DRD sebagai evaluator dalam kegiatan riset di Sulawesi Selatan.
8) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sulawesi Selatan. (more…)
Hasil Kunjungan Kerja DRD ke DRN Tanggal 14 Mei 2012
Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu, Dewan Riset Daerah provinsi Bengkulu mempunyai tugas sbb:
1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merumuskan arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di bidang IPTEKS;
2. mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi di bidang IPTEKS dengan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Melakukan evaluasi terhadap proposal dan hasil penelitian dan pengembangan dari dana yang bersumber dari APBD.
Untuk tugas point 1. DRD telah menyusun Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah (Jakstrada) Iptek 2011-2015, sedang menyusun Agenda Riset Daerah yang sudah dimulai tahun 2011 dan memberikan pemikiran tentang solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk tugas point 2. DRD telah melakukan koordinasi dengan kabupaten, kota dan provinsi, dan memberikan masukan tentang pentingnya riset/kajian bagi perencanaan dan pembangunan daerah. Sosialisasi DRD telah dilakukan secara intensif baik melalui pertemuan, lokakarya dan diskusi, media elektronik seperti blog dan TVRI, media cetak seperti rakyat Bengkulu, kunjungan langsung ke kabupaten/kota dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya. Hasil kegiatan ini adalah DRD Bengkulu sudah dikenal oleh para stakeholders di Provinsi Bengkulu. Sampai tahun 2012 DRD belum berperan dalam tugas point 3.
Adapun fungsi DRD Provinsi Bengkulu adalah:
Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berupa pemikiran dalam rangka:
a. Pemetaan kebutuhan IPTEKS;
b. Mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan IPTEKS sesuai potensi keunggulan yang dimiliki;
c. Menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset IPTEKS;
d. Pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan IPTEKS. (more…)
Susunan Pengurus DRD Bengkulu May 18, 2012
Susunan DRD Provinsi Bengkulu periode 2009-2013 tercantum dalam link di bawah ini. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa DRD Provinsi Bengkulu dibentuk pada bulan Mei 2009. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh DRD Provinsi Bengkulu untuk meyakinkan kepada Pemda dan masyarakat bahwa riset itu sangat penting bagi keberhasilan pembangunan di Provinsi Bengkulu. DRD juga telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Selain itu, DRD juga telah mencoba memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
Susunan pengurus dan anggota DRD Provinsi Bengkulu
Anngota DRD terdiri atas ABG (akademisi, pengusaha, dan pemerintah/Pemda) sebanyak 17 ditambah ketua, wakil ketua dan sekretaris. DRD Provinsi Bengkulu mempunyai 9 Komisi Teknis, yaitu komisi teknis ketahanan pangan dan pertanian, energi, manajemen transportasi, kesehatan dan obat, TIK, pengelolaan sumberdaya alam, perikanan dan kelautan, manajemen pariwisata, dan sosial & humaniora.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh DRD antara lain:
- Melakukan pengkajian dan evaluasi pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK bagi pembangunan di daerah.
- Penyusunan prioritas riset dan teknologi daerah di bidang IPTEK .
- Penyusunan pertimbangan dan rekomendasi tentang riset dan Teknologi/IPTEK
- Pengembangan hasil-hasil riset untuk dapat disosialisasikan dan dijadikan perencanaan pembangunan daerah.
- Mengumpulkan data sekunder dan informasi mengenai hasil-hasil riset dan teknologi dari lembaga-lembagi riset di Provinsi Bengkulu.
- Menyusun basis data dan informasi hasil-hasil riset dan teknologi sebagai input perencanaan dan berguna dari berbagai peran.
diskusi Penetapan SIDa Kabupaten/Kota & Provinsi May 11, 2012
Tanggal 29 Mei 2012 BPP Provinsi Bengkulu bermitra dengan DRD Provinsi Bengkulu akan melaksanakan diskusi terbatas (FGD) tentang penentuan SIDa yang akan dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diskusi ini bertujuan: a) untuk menentukan kabupaten/kota mana yang akan melaksanakan SIDa; b) menentukan konsep SIDa yang akan dilakukan oleh masing-masing kabuoaten/kota dan provinsi. Adapun hasil yang diharapkan antara lain: a) terbentuknya SIDa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan unggulan masing-masing; b) komitmen bersama untuk mkelaksanakan SIDa yang telah disepakati.
Narasumber berasal dari DRD Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu dan BPP Provinsi Bengkulu. Adapun materi diskusi yang akan disampaikan adalah: a) Peranan SIDa dalam percepatan pembangunan daerah; b) action plan SIDa dan c) tahapan pelaksanaan SIDa selingkung Provinsi Bengkulu. Adapun peserta sebanyak 60 yang berasal dari SKPD provinsi terkait SIDa, Bappeda dan SKPD terkait tingkat kabupaten/kota, dan dunia usaha dan perguruan tinggi.
Diharapkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) provinsi dan kabupaten kota dapat terbentuk secara resmi pada tahun 2012 dan pelaksanaan SIDa direncanakan mulai tahun 2013.
Koordinasi DRD dengan DRN
Direncanakan Pengurus Harian DRD Bengkulu melakukan koordinasi ke Dewan Riset Nasional (DRN) tanggal 14 Mei 2012 dan dilanjutkan kunjungan kerja ke DRD Sulawesi Selatan tanggal 15-16 Mei 2012. koordinasi dengan DRN merupakan kegiatan rutin DRD.
Adapun tujuan dari kunjungan ke DRN antara lain:
1) meningkatkan hubungan kerja dengan DRN sebagai dewan riset tingkat nasional.
2) aktivitas di DRN yang dapat ditindaklanjuti oleh DRD.
3) sistem pengelolaan program, kegiatan dan anggaran DRN.
4) contoh Agenda Riset Daerah.
5) informasi tentang dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh DRN.
6) mempelajari program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh DRD Bengkulu.
7) konsultasi tentang optimalisasi kegiatan DRD.
8) Hal atau dokumen lain yang dapat diakses oleh DRD.
Hasil kunjungan kerja ke DRN akan dijadikan dasar untuk meningkatkan kinerja DRD Provinsi Bengkulu.
Peran Apa yang Sudah Dilakukan DRD Bengkulu?
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu, Dewan Riset Daerah provinsi Bengkulu mempunyai tugas sbb:
1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merumuskan arah, prioritas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di bidang IPTEKS;
2. mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi di bidang IPTEKS dengan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Melakukan evaluasi terhadap proposal dan hasil penelitian dan pengembangan dari dana yang bersumber dari APBD.
Untuk tugas point 1. DRD telah menyusun Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah (Jakstrada) Iptek 2011-2015, sedang menyusun Agenda Riset Daerah yang sudah dimulai tahun 2011 dan memberikan pemikiran tentang solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk tugas point 2. DRD telah melakukan koordinasi dengan kabupaten, kota dan provinsi, dan memberikan masukan tentang pentingnya riset/kajian bagi perencanaan dan pembangunan daerah. Sosialisasi DRD telah dilakukan secara intensif baik melalui pertemuan, lokakarya dan diskusi, media elektronik seperti blog dan TVRI, media cetak seperti rakyat Bengkulu, kunjungan langsung ke kabupaten/kota dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya. Hasil kegiatan ini adalah DRD Bengkulu sudah dikenal oleh para stakeholders di Provinsi Bengkulu. Sampai tahun 2012 DRD belum berperan dalam tugas point 3.
Adapun fungsi DRD Provinsi Bengkulu adalah:
Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berupa pemikiran dalam rangka:
a. Pemetaan kebutuhan IPTEKS;
b. Mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan IPTEKS sesuai potensi keunggulan yang dimiliki;
c. Menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset IPTEKS;
d. Pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan IPTEKS.
Sampai dengan tahun 2012, DRD melaksanakan fungsi point b. dengan telah diterbitkannya Jakstrada Iptek 2011-2015 dan sedang menyusun Agenda Riset Daerah tahun 2012-2015. Terkait dengan fungsi point a. dan d., DRD baru pada tahap inventarisasi riset yang telah dilakukan di Provinsi Bengkulu.
Selain tugas pokok dan fungsi DRD yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur, sejatinya DRD mempunyai peran penting sebagai mediator antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha. Peran ini sedang dirintis oleh DRD, yaitu dengan cara membangun jejaring/mitra kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka DRD Provinsi Bengkulu baru melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagian saja. Oleh sebab itu, wajar jika peran DRD Bengkulu dalam pembangunan daerah masih belum dirasakan secara langsung. Jika dicermati memang tugas pokok dan fungsi DRD tidak akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Sosialisasi yang dilakukan DRD kepada pejabat eselon 2, 3 dan 4 baik di kabupaten/kota maupun provinsi setidak-tidak diharapkan akan mengubah orientasi para pejabat tersebut. (more…)
Pertemuan Kepala BPP dengan Pengurus Harian DRD May 10, 2012
Tanggal 10 Mei 2012, pengurus harian DRD provinsi Bengkulu mengadakan pertemuan dengan Kepala BPP Provinsi Bengkulu. Beberapa hal penting yang dibahas antara lain tentang:
1) tindak lanjut dari Kunjungan Kerja DRD ke BPP dan DRD Jawa Tengah. Dari hasil diskusi disampaikan oleh Kepala BPP bahwa DRD bisa mengelola keuangan sendiri sebagaimana DRD Jawa Tengah. Hasil kunjungan ke DRD Jawa Tengah memang diungkapkan bahwa DRD Jawa Tengah memperoleh dana hibah dari Pemerintah Daerah dan dikelola secara mandiri oleh DRD. DRD Bengkulu bisa mengajukan proposal untuk memperoleh dana hibah tersebut. Diharapkan dengan mengelola sendiri dana tersebut DRD bisa bergerak lebih baik. Tentu saja DRD harus membentuk sekretariat sendiri.
2) tindak lanjut dari diskusi yang lalu tentang kelautan. Disepakati untuk mengundang tim 7 dan DKP untuk membicarakan lebih mendalam mengenai tindak lanjut dari hasil diskusi tersebut.
3) disepakati hal-hal yang akan digali dalam kunjungan kerja DRD ke Dewan Riset Nasional dan DRD & BPP Sulawesi Selatan. Intinya, kunjungan kerja tersebut harus menghasilkan sesuatu yang dapat diterapkan di BPP dan DRD Provinsi Bengkulu.
4) Ketua DRD menyarankan bahwa seyogyanya BPP membangun sistem data dasar. Data dasar yang tersusun baik merupakan modal utama untuk membangun jejaring dan mempromosikan BPP untuk mendongkrak peran BPP dalam pembangunan daerah. Selain itu, disarankan agar BPP segera memperbaiki sarana teknologi informasi yang ada. Sebab, website suatu institusi itu merupakan alat untuk membangun citra BPP di mata stakeholders. menanggapi hal ini Kepala BPP menyatakan bahwa data dasar sedang mulai dikerjakan, demikian pula website dan Warintek akan difungsikan kembali.
5) Disepakati bahwa DRD dan BPP Provinsi Bengkulu akan terus meningkatkan kerjasama dimana kedudukan DRD sebagai mitra kerja BPP.
Rencana Kunjungan Kerja DRD Bengkulu May 3, 2012
Term of Reference
Penguatan Kelembagaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah dan Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu
Latar Belakang
Kapasitas suatu institusi biasanya dilihat dari tiga elemen yakni sistim, kelembagaan dan individu. Jika ketiga elemen ini kuat maka kapasitas institusi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun apabila ada salah satu atau ketiga elemen ini lemah maka organisasi tersebut perlu penguatan kapasitasnya.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPP) dan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Bengkulu masih belum berperan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terbukti dengan masih belum berperannya kedua institusi tersebut dalam penentuan kebijakan atau perencanaan di tingkat provinsi. Idealnya sebelum suatu kebijakan atau perencanaan disusun, diperlukan suatu kajian yang akurat agar kebijakan atau perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dan tepat sasaran.
Menyadari kondisi seperti di atas, maka diperlukan langkah antisipasi berupa kegiatan penguatan kapasitas di tataran kelembagaan dan individu. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu kedua institusi tersebut, diperlukan studi banding ke institusi sejenis di provinsi lain yang telah terbukti telah mampu berperan sebagaimana seharusnya.
Tujuan
Studi banding ini bertujuan untuk mempelajari sistem kelembagaan dan individu pada BPP dan DRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang terbukti mampu memperkuat perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.
Secara rinci studi banding ini akan mempelajari beberapa hal berikut ini:
1) Optimalisasi tugas pokok dan fungsi DRD di Sulawesi Selatan
2) Kiat DRD dalam optimalisasi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DRD.
3) Pemanfaatan dana CSR oleh DRD
4) Catatan kegiatan yang dilakukan oleh DRD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DRD.
5) Optimalisasi kerjasama antara DRD dengan stakeholders (mitra)
6) Peran DRD sebagai mediator antara Pemda, perguruan tinggi, bisnis dan stakeholders lainnya.
7) Peran DRD sebagai evaluator dalam kegiatan riset di Sulawesi Selatan.
8) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sulawesi Selatan.
9) Struktur organisasi DRD Sulsel
10) Jenis kegiatan yang telah dilakukan oleh DRD Sulsel (more…)
Urip Santoso
Jurnal Bengkulu Mandiri 
Recent Comments