Bengkulu Menuju Swasembada Pangan April 21, 2012

Tanggal 19 April 2012 Dewan Riset Daerah Bengkulu (DRD Bengkulu) menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema Bengkulu Menuju Swasembada Pangan. Tema ini disampaikan oleh kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Hadir dalam diskusi ini Staf Ahli Kemendag (Yurisman Star, SE., M.Si., Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Nasional Kemendag, Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM, Asisten II Pemda Provinsi Bengkulu (Drs H. Zainal Abidin, komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala BPP Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas perindang, Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Ka/Sesban Bappeda Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Kepala Cabang BI Bengkulu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, PT Pelindo, kadinda Provinsi Bengkulu, Tim 7 Kelautan provinsi Bengkulu dan anggota Dewan Riset Bengkulu.

Dari FGD tersebut terungkap beberapa berikut:

1)    Terdapat 6 permasalahan ketahanan pangan di provinsi Bengkulu, yaitu: a) cuaca ekstrim, perubahan iklim yang tidak menentu; b) pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol; c) Provinsi Bengkulu daerah rawan bencana berisiko rawan pangan; d) alih fungsi lahan sawah yang tidak terkendali; e) Rusaknya infrastruktur pertanian/irigasi mengakibatkan produktivitas menurun; f) berkurangnya jumlah petani sawah.

2)    Strategi “Bengkulu Menuju Swasembada Pangan” adalah: a) penguatan internal, yaitu dengan penguatan kelembagaan structural, pembangunan lembaga cadangan pangan daerah, penguatan dewan ketahanan pangan, dan peningkatan kepedulian Pemda terhadap ketahanan pangan; b) penguatan eksternal, yaitu peningkatan produksi, mencegah alih fungsi lahan, diversivikasi pangan, memperkuat cadangan pangan daerah, mengatur pertumbuhan penduduk.

3)    Telah ada kesepakatan bersama bupati/walikota seprovinsi Bengkulu dalam rapat koordinasi Dewan ketahanan Pangan kabuppaten/kota Provinsi Bengkulu tanggal 19 Desember 2011. Ada 9 kesepakatan, yaitu: a) memperkuat kelembagaan structural ketahanan pangan, b) memperkuat lembaga cadangan pangan, c) peningkatan kinerja dewan ketahanan pangan, d) meningkatkan produksi pangan, e) peningkatan SDM pembangunan ketahanan pangan, f) melaksanakan PERPU Disersivikasi Pangan, g) penangan daerah rawan pangan, h) pembangunan ketahaan pangan menjadi tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat, i) pemanfaatan lahan.

Bengkulu Menjangkau Samudra

Tanggal 19 April 2012 Dewan Riset Daerah Bengkulu menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema Bengkulu Menjangkau Samudra. Tema ini disampaikan oleh Tim 7 yang diwakili oleh Iskandar ramis dan Eddy Prihantono. Hadir dalam diskusi ini Staf Ahli Kemendag (Yurisman Star, SE., M.Si., Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Nasional Kemendag, Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM, Asisten II Pemda Provinsi Bengkulu (Drs H. Zainal Abidin, komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala BPP Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas perindang, Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Ka/Sesban Bappeda Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Kepala Cabang BI Bengkulu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan provinsi Bengkulu, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, PT Pelindo, kadinda Provinsi Bengkulu, Tim 7 Kelautan provinsi Bengkulu dan anggota Dewan Riset Bengkulu. Hasil diskusi memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1)      Ada 3 isu terkait dengan pelaksanaan “Bengkulu Menjangkau Samudera” yaitu regulasi/kebijakan Pemda, sumberdaya manusia, yaitu perlu adanya perubahan paradigm masyarakat nelayan dari orientasi PNS/pegawai menjadi nelayan, dan dana (di Kementerian Kelautan banyak dan ini perlu jemput bola dengan catatan program yang disampaikan harus jelas).

2)      Program di tingkat pusat mengenai kelautan hanya terserap sedikit, sementara Bengkulu belum menyerap dana pusat tersebut. Di tingkat pusat, banyak program dari Bengkulu yang dicoret atau dikesampingkan dikarenakan banyak faktor. Untuk itu, Pemda Bengkulu perlu membangun jejaring yang kuat agar dapat menyerap dana dari pusat.

3)      Laut Bengkulu mempunyai potensi yang tinggi tetapi belum dikelola dengan baik, padahal seharusnya Pendapatan Asili Daerah (PAD) seharusnya sebagian besar dari kelautan.

4)      Perlu adanya sinergitas antara program daerah dengan pusat agar bisa memperoleh dana dari pusat.

FGD Dewan Riset Daerah (1) April 16, 2012

Tanggal 19 April 2012, Dewan Riset Daerah akan menggelar focus group discussion (FGD) tentang ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Diskusi ini bertujuan untuk menggali permasalahan dan solusi tentang ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Hasil FGD ini diharapkan menjadi salah satu masukkan bagi penyusunan Agenda Riset Daerah. Selain ketahanan pangan, FGD juga dilaksanakan dalam rangka menjaring permasalahan dan solusi kelautan di Provinsi Bengkulu. Diskusi ini sangat penting dikarenakan Provinsi Bengkulu mempunyai garis pantai sepanjang 525 km dari Kabupaten Kaur sampai Kabupaten Muko-Muko. Sebagai pembicara dalam kedua FGD tersebut adalah dari perguruan tinggi dan dinas/instansi terkait. Peserta dalam diskusi ini selain anggota Dewan Riset Daerah Bengkulu, juga staf dan pejabat dari Balitbangda, BI, Unib dan mitra DRD lainnya.

Lokakarya Sistem Inovasi Daerah Bengkulu April 4, 2012

Lokakarya tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Bengkulu yang diselenggarakan oleh BPP Bengkulu bermitra dengan Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu digelar tanggal 3 April 2012 di hotel Santika. Dalam lokakarya tersebut dibahas produk unggulan untuk setiap kabupaten yang akan dijadikan fokus SIDa. Lokakarya ini merupakan tahapan awal dalam rangka menyusun dan rencana aksi SIDa tahun 2012. Direncanakan pada tahun 2013 SIDa akan dapat dilaksanakan di kabupaten/kota selingkung Provinsi Bengkulu. Berikut ini beberapa makalah yang disampaikan dalam lokakarya tersebut.

LEBONG

SIDA SUMSEL-RAKOR BENGKULU-edit-oke

BENGKULU-SINAS-SIDA

BPP-New-Sosialisasi Permendagri 20 Th 2011

GD Permendagri No.20-2011 (perubahan 3)

BENGKULU UTARA

EKSPOSE POTENSI UNGGULAN KAB BU

KOTA BENGKULU

paparan POTENSI UNGGULAN KOTA UNTUK SISTEM INOVASI DAERAH

Hasil Rumusan Lokakarya

SIDa Sumsel

MASALAH DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN BAKAU DI PROPINSI BENGKULU April 3, 2012

Oleh : ANTONIUS  FA.SILAEN

                                                       

ABSTRAK

            Hutan di Indonesia juga dikenal memiliki keaneka ragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga memiliki peranan yang baik ditinjau dari aspek ekonomi, social budaya maupun ekologi. Namun seiring dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional, tekanan terhadap sumberdaya alam hampir sudah tidak seimbang lagi antara  sumberdaya alam dalam hal ini hutan mangrove dengan prilaku manusia. Di Propinsi Bengkulu lima puluh persen hutan bakau (magrove) terdapat sepanjang 525 km patai barat telah mengalami kerusakan. Hutan bakau (magrove) mempunyai fungsi geologis dan ekonomis, maka pengelolaan hutan bakau perlu pendekatan  yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat dengan adanya perencanaan, pelaksanaan , pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi. Selengkapnya

April 2, 2012

USULAN KONSEP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) PROVINSI BENGKULU

Oleh: Urip Santoso 

Sistem inovasi pada dasarnya merupakan sistem yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek terbaik) serta proses pembelajaran. Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan, aktivitas penelitian dan pengembangan, serta rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang.

Untuk mewujudkan Sistem Inovasi Nasional dibutuhkan strategis sebagai berikut (Taufik, ?):

1) Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi.

2) Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.

3) Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.

4) Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.

Sistem Inovasi Daerah merupakan keseluruhan proses pengembangan inovasi yang melibatkan berbagai pihak meliputi Perguruan Tinggi, pengusaha, komunitas dan lembaga penelitian di daerah dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Strategi yang dikemukakan oleh Taufik (?) dapat dijadikan salah satu acuan dalam mewujudkan SIDa.