Jurnal Bengkulu Mandiri

Membangun Bengkulu Menuju Budaya Riset

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BENGKULU May 4, 2015

Filed under: SDA & LH — Urip Santoso @ 7:07 am
Tags: ,

Oleh : Liska Dwiguna*
ABSTRAK
Pembangunan Kota saat ini semakin berkembang pesat. Adanya pengalihfungsian lahan menjadi kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemukiman, jaringan transportasi serta sarana dan prasarana menyebabkan minimnya ruang terbuka hijau di perkotaan. Padahal dengan adanya ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat pembangunan kota. Peran serta masyarakat merupakan unsur penting perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau karena pemahaman nilai, sikap dan ketrampilan dapat dijadikan modal untuk lebih memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial.


PENDAHULUAN
Kota merupakan ruang paling krusial dalam “perebutan” kepentingan. Lahan-lahan pertanian yang subur, ruang terbuka hijau banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, pemukiman, tempat rekreasi, industri dan lain-lain, sehingga lingkungan terganggu dengan reaksi negatif berupa : meningkatnya suhu udara, banjir/genangan, meningkatnya kebisingan, menurunnya permukaan air tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi pemasalah-masalah yang timbul akibat pembangunan kota adalah dengan adanya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kebijakan alokasi RTH sebesar 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) dari total luas kota, seperti yang disyaratkan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 26 Tahun 2007 merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan oleh pemerintah kota.
Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan RTH dan juga dapat menentukan RTH. Selama ini aspek pengelolaan RTH kurang disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah lebih menerapkan proses perencanaan top down atau dari pusat dibanding bottom up yang mengakomodasi keinginan masyarakat.
Perumusan masalah yang diajukan adalah apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan sistem pengelolaan RTH. Adapaun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan sistem pengelolaan RTH, untuk menjelaskan sejauhmana peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan untuk menjelaskan apakah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dapat memecahkan permasalahan dalam pengelolaan RTH.
Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Permenhut P.71/Menhut-II/2009). RTH meliputi ruang-ruang di dalam kota yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan yang mempunyai fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektur yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kebijakan untuk pembangunan RTH kota ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, RTH kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Penentuan luasnya berdasarkan : (1) persentase, yaitu luasan RTH ditentukan dengan pertimbangan luasan kota; (2) perhitungan per kapita, yaitu luasan RTH kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya; (3) isu utama yang muncul. Pendekatan kedua, semua areal yang ada pada suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk RTH kota. Pada pendekatan ini semua komponen yang ada di kota seperti pemukiman, perkantoran dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) RTH kota.
Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jenis RTH kota meliputi :
1. Taman kota;
2. Taman wisata alam;
3. Taman rekreasi;
4. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
5. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
6. Taman hutan raya;
7. Hutan kota;
8. Hutan lindung;
9. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
10. Cagar alam;
11. Kebun raya;
12. Kebun binatang;
13. Pemakaman umum;
14. Lapangan olah raga;
15. Lapangan upacara;
16. Parkir terbuka;
17. Lahan pertanian perkotaan;
18. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
19. Sempadan sungai, pantai, bangunan situ dan rawa;
20. Jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
21. Kawasan dan jalur hijau;
22. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
23. Taman atap (roof garden). (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007)

Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Strategi pengelolaan RTH dapat dilakukan dengan beberapa tindakan :
a. Pembangunan RTH (tanam interaktif, taman kota,pemakaman, hutan kota, lapangan olah raga) baru. Pemerintah dapat membeli/membebaskan lahan terutama di pemukiman padat untuk dibangun menjadi taman.
b. Bekerja sama menghijaukan sempadan sungai dan situ/waduk/danau (Dinas Pekerjaan Umum dan Jasa Tirta), sempadan rel kereta api (PT. KAI), Sutet (PLN), kolong jalan raya (Jasa Marga) yang dikembangkan sebagai taman penghubung RTH kota (urban park connector).
c. Mengakuisisi RTH Privat (private land acquistion), yaitu menghitung halaman/pekarangan hijau rumah, sekolah, kantor, dll dan ditetapkan/dihitung sebagai RTH privat (target 10%). Pemilik lahan dapat diberikan kompensasi insentif atas sumbangannya kepada kota berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan, pembayaran listrik, telepon, SIM, STNK, dll.
d. Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota (adopt a park).

Sosialisasi peraturan tentang RTH sudah dilakukan oleh Pemda bersama Dinas Pertamanan. Sasaran dari sosialisasi ini meliputi Lurah, Ketua LPMK, Ketua Tim Penggerak PKK, Perwakilan RW, tokoh masyarakat, pertokoan, dengan harapan semua aturan-aturan yang berkaitan RTH bisa dipahami oleh warga.
Beberapa persyaratan pengelolaan RTH pemukiman :
a. Luas tanaman
b. Jarak pondasi bangunan terluar dengan jalan
c. Jumlah pohon
d. Struktur tanaman

Pengertian Peran Serta Masyarakat

Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah (Himawan, 2013). Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (PP 28/2011 dalam Kamus Rimbawan). Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH antara lain:
1. Optimalisasi RTH melalui ilmu dan teknologi yang memadai serta penyediaan tenaga ahli berupa penyusunan kebutuhan luas minimal/ideal RTH; penyusunan indikator dan tolak ukur keberhasilan RTH; dan rekomendasi penggunaan jenis-jenis tanaman dan vegetasi endemik serta jenis-jenis unggulan daerah untuk pencirian wilayah.
2. Peningkatan kelembagaan pengelolaan RTH melalui penyusunan peraturan perundang-undangan berupa revisi dan penyusunan payung hukum dan perundangan; penyusunan pedoman umum pembangunan dan pengelolaan RTH; penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif; dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
3. Peningkatan peran stakeholders dan dukungan masyarakat berupa : pencanangan gerakan bangun, pelihara dan kelola RTH (gerakan sejuta pohon, satu pohon satu jiwa, rumah dan pohonku, sekolah hijau, koridor hijau dan sehat, dll); penyuluhan dan pelatihan melalui berbagai media; penegasan model kerja sama antar stakeholders; lomba penataan lingkungan antar kelurahan yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana respon masyarakat terhadap lingkungan.
4. Peningkatan luas RTH privat. (Sumarmi, 2006).

Peran Serta Masyarakat Kampus
Ada berbagai macam cara kebijakan kampus untuk menyediakan RTH, misalnya dengan pengembangan taman kampus, hutan kampus, jalur hijau jalan dalam kampus, lapangan olah raga yang ditanami rumput, area parkir hijau terbuka dan lain sebagainya.
Sistem zoning dikembangkan dengan masa bangunan paling tidak menggunakan 5 lantai dengan tujuan agar area hijau dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan dengan memindahkan area parkir yang sekarang ke area parkir bertingkat yang terpusat di bagian tepi kampus. Sehingga bekas area parkir bisa dimanfaatkan untuk RTH mungkin tidak dalam bentuk taman, tetapi dalam bentuk hutan kampus.
Partisipasi Dosen dan Guru
Sekolah hijau merupakan sekolah yang memiliki kebijakan positif dalam pendidikan lingkungan hidup, artinya dalam segala aspek kegiatannya mempertimbangkan aspek lingkungan. Selain itu sekolah hijau yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktifitas sekolah.
Program sekolah hijau dikembangkan melalui lima kegiatan utama yaitu : (1) pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan, (2) peningkatan kualitas kawasan sekolah dan lingkungan sekitarnya, (3) pengembangan pendidikan berbasis komunitas, (4) pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan dan (5) pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, persepsi dan sikap) dan faktor eksternal (sosial, ekonomi, budaya, luas tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peran pemerintah dalam mendorong pelaksanaan RTH, penegakan hukum yang berkaitan dengan penataan ruang dan RTH).
Untuk menjaga RTH sebagai paru-paru kota memerlukan partisipasi masyarakat. Konsistensi perilaku/peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh sikap. Untuk menarik supaya orang bersikap konsisten antara apa yang dia pikirkan dengan yang dilakukan, perlu ditingkatkan melalui pembelajaran tentang lingkungan sejak dini, sehingga dia tidak hanya tahu tetapi mempunyai sikap yang baik, bahkan terampil dalam mengelola RTH.
DAFTAR PUSTAKA
Himawan Hariadi, Darurat Hutan Indonesia, Pemberian Akses Hutan Negara Kepada Masyarakat, Wahana Aksara, Yogyakarta, 2013.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1, Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
Sumarmi, Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
Winarto Bambang, Kamus Rimbauan, Kementerian Kehutanan, Bogor, 2012/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s