Jurnal Bengkulu Mandiri

Membangun Bengkulu Menuju Budaya Riset

DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN : MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DAN MENDORONG AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH August 17, 2011

Filed under: Umum — Urip Santoso @ 1:14 am
Tags: , ,

 

Drs. Priyono, M.E )*

Perencana Madya – Balai Inkubator Teknologi BPPT

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membuka peluang secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan (kekurangan) pembangunan daerah di masa lalu. Pembangunan daerah sebagai upaya dan proses perbaikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara implementasi otonomi daerah saat ini dihadapkan pada tantangan era globalisasi yang semakin berat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di Provinsi Banten maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 18 Tahun 2002 tentang   Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan peran yang amat besar kepada pemerintah daerah dalam urusan iptek.  Dalam rangka akselerasi penguatan daya saing daerah dan optimalisasi aplikasi iptek untuk pemanfaatan potensi unggulan daerah, maka Gubernur Banten mengeluarkan Surat keputusannya  Nomor : 071.05/Kep.385-Huk/2009 tanggal 7 Agustus 2009 untuk membentuk Dewan Riset Daerah. Dewan Riset Daerah diyakini sebagai salah satu yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam sistem inovasi dan penguatan daya saing daerah, serta dapat mendorong pembangunan daerah menuju knowledge based economy  dan knowledge based society.  Walaupun Dewan Riset Daerah merupakan suatu dewan di tingkat Provinsi yang independen, namun seluruh hasil kegiatannya harus dan perlu dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.

Latar Belakang

            Dengan diberlakukannya UU no. 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Surat Keputusan Gubernur Banten No. 071.05/Kep.385-Huk/2009 maka secara kelembagaan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten tengah perlu penataan kembali tentang pembentukan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Banten periode 2009 – 2012. DRD merupakan suatu lembaga dinamis dan independen yang dibentuk atas prakarsa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten yang diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan optimal sehingga keberadaannya akan berimbas positif pada pembangunan daerah dan kemajuan masyarakat.

            PROVINSI BANTEN yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tantang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Sebagai provinsi yang relatif masih sangat muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan pembangunan daerah. Namun demikian, Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat di daya gunakan dan di manfaatkan secara optimal untuk dijadikan modal dalam mengatasi berbagai tantangan, ketertinggalan dan setiap permasalahan yang timbul.

            Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan daerah Provinsi Banten antara lain ialah lemahnya sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan pembangunan yang kurang terfokus pada potensi unggulan yang ada dan kebutuhan yang mendesak, serta masih kurangnya pendayagunaan pakar keilmuan dan hasil kajian keilmuan. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian keilmuan di Banten belum terfokus dan belum merupakan kerja budaya yang diacukan pada kebutuhan pembangunan di daerah. Lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang ada dirasa belum cukup berdaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kesemuanya disebabkan belum adanya sistem penelitian dan pengembangan daerah yang baku, yang secara jelas memberikan visi, misi dan strategi penelitian dan pengembangan. Secara teknis keterbatasan sumber daya merupakan masalah yang laten bagi pelaksanaan upaya tersebut. Keadaan-keadaan tersebut bermuara pada pengambilan kebijakan pembangunan yang tidak didasarkan atas pertimbangan ilmiah.

            Dengan dibentuknya DRD Provinsi Banten tersebut diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dan keterbatasan tersebut untuk optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah, dan penguatan daya saing daerah. Penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (posisition advantage) daerah dan sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah.

            Susunan kepengurusan DRD Provinsi Banten periode 2009 – 2012 yang diketuai oleh H. Akhmad Qadri Ramadhany, SH, MM, Ph.D adalah sebagai berikut 5 (lima) orang pengurus inti, 6 (enam) orang Badan Pekerja dan 28 (dua puluh delapan) anggota komisi teknis. Komposisi keanggotaan DRD berasal dari berbagai lembaga, instansi, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.yang sangat berkompeten di bidang pengembangan iptek antara lain Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Puspiptek, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan lain sebagainya.

            Membangun DRD Provinsi Banten sebagai suatu lembaga fungsional modern yang efektif memang merupakan suatu tantangan. Ini merupakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, dan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama komunitas iptek saja, tetapi juga birokrasi, dunia usaha, dan kalangan politisi. DRD diharapkan mampu berfungsi sebagai suatu wadah non struktural untuk mengidentifikasi program utama daerah dalam kegiatan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan Iptek yang diperlukan di daerahnya serta memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Walaupun Dewan Riset Daerah merupakan suatu dewan di tingkat Provinsi yang independen, namun seluruh hasil kegiatannya harus dan perlu dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.

Permasalahan Utama di Provinsi Banten

            Dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan Isu-isu strategis yang ada di wilayah Provinsi Banten adalah permasalahan Kemiskinan dan Sosial, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup, pengembangan kawasan.

            Dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan antara lain berpengaruh secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa hal mendasar yang perlu mendapat perhatian antara lain ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan, meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan dan berusaha yang layak, kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bertanggungjawab, hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, kesempatan berpartisipasi aktif konstruktif dalam pembangunan, peningkatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat desa dan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak

            Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten juga seringkali mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, sehingga dalam jangka waktu tertentu terjadi berbagai kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan baik darat, udara dan air

Misi, Peran Utama, Tugas dan Fungsi DRD

            Dewan Riset Daerah Provinsi Banten mempunyai misi adalah memfasilitasi bersama  seluruh potensi daerah memecahkan permasalahan yang dihadapi semua sektor pembangunan daerah,  mengoptimalkan kompetensi dan eksistensi institusi penelitian dan pengembangan yang ada untuk mengelola segala bentuk sumber daya daerah sebagai bagian integral dalam upaya pembangunan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui peningkatan peran iptek.

            DRD di harapkan mengemban 3 peran utama yaitu (1). Mengkoordinasikan informasi potensi unggulan daerah serta mencermati strategi industri nasional dengan melibatkan stakeholder, (2). Mengkoordinasikan kegiatan untuk meningkatkan penetrasi potensi iptek yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pembangunan ekonomi dengan rancangan Program Utama Riset dan Teknologi Daerah serta Agenda Riset Daerah. Jadi DRD tidak melakukan riset, namun menjadi fasilitator pengembangan kreasi dan kebutuhan stakeholder, (3). Bersama-sama Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi membina perkembangan Iptek di daerah melalui pengembangan manajemen sistem insentif KMNRT sebanyak 11 jenis baik untuk pengembangan individu peneliti maupun institusi penelitian. Keterlibatan ini meliputi aspek seleksi, monitoring-evaluasi, pembinaan serta pengembangannya.

            Tugas Pokok DRD Provinsi Banten adalah membantu Gubernur merumuskan dan memberikan masukan dalam berbagai aspek kebijakan dan sistem kelembagaan Balitbangda yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi, menghimpun, dan mensinergikan kapasitas unsur pembentuk pengembangan kebijakan pengembangan daerah melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

            Dalam Melaksanakan Tugas Pokok tersebut, DRD Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut : (1). Menentukan arah dan prioritas program dukungan riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi Pembangunan daerah, (2). Merumuskan berbagai aspek kebijakan dan sistem kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi, menghimpun dan mensinergikan kapasitas unsur pembentukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, (3). Menganalisis kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan kapasitas prasarana daerah dalam kaitannya dengan perkembangan nasional, regional maupun internasional, (3). Menampung kepentingan stakeholders yang meliputi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi akademik, industri dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, (4). Menganalisis strategi dan mengevaluasi efektivitas proses difusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada program pemerintah daerah, (5). Merumuskan, merancang, dan menilai program daerah dalam bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan daerah, (6). Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

DRD Mendorong Daya Saing Daerah dan Perekonomian Daerah

            Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dan inovasi teknologi dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima seluruh masyarakat. Dalam era globalisasi, penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (posisition advantage) daerah dan sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Dalam perdagangan nasional maupun regional beragam hambatan tarif dan non tarif  kini semakin bergeser untuk menggunakan ”hambatan teknis” yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) dan inovasi. Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), standarisasi, sertifikasi, dan isu lingkungan sangat menentukan daya saing suatu daerah. 

            Dalam pengertian tersebut, pembentukan daya saing tentu mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, juga mencakup penyempurnaan kelemahan struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien. Atas dasar kerangka pikir tersebut, maka “peran apa yang dapat dilakukan oleh Dewan Riset Daerah untuk merealisasikan kontribusi provinsi dalam mencapai kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya ?”

            Selama ini Balitbangda adalah lembaga di daerah yang paling dekat dan sering bekerja sama dengan DRD dalam meningkatkan peran serta iptek dalam pembangunan daerah. Untuk ke depannya DRD tidak hanya bersinergi dengan balitbangda saja tetapi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang lain. Hal ini sangat penting untuk melakukan berbagai kegiatan seperti perumusan arah dan kebijakan penelitian dan pengembangan iptek di Banten, pengembangan jaringan kerjasama (networking) dengan lembaga-lembaga litbang baik di tingkat nasional maupun daerah, perguruaan tinggi, lembaga keuangan, industri,  dan lain-lain. Selain itu DRD diharapkan bisa memberikan pertimbangan kajian strategis berbagai sektor pembangunan di Provinsi Banten.

            Selain itu seperti yang disampaikan diatas bahwa tugas DRD adalah membantu Pemerintah Daerah Propinsi Banten dalam merumuskan berbagai kebijakan dan prioritas utama program pembangunan iptek yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan serta rekayasa di daerah.. Dengan demikian,  Dalam melaksanakan tugasnya DRD bertanggung jawab kepada gubernur melalui Balitbangda. Ada dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, bagaimana Dewan Riset Daerah yang beranggotakan pakar (atau dianggap pakar) dalam bidangnya dapat bekerja sama menghasilkan suatu program pembangunan IPTEK (terutama teknologi terapan) dan rekayasa di daerah yang dapat membantu Pemprop Banten meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, bagaimana pemda memanfaatkan hasil-hasil riset DRD (melalui Balitbangda) untuk dipergunakan dalam meningkatkan daya saing serta mempercepat pembangunan daerah.

            DRD dapat membantu penyusunan dan pengembangan Strategi Pengembangan Iptek Daerah melalui pemikiran-pemikiran untuk mendorong investasi dan langkah penguatan sistem daya saing daerah, mendorong peningkatan difusi iptek dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non-bisnis di daerah dan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi sistem Iptek untuk keunggulan daerah. DRD bersama dengan Balitbangda, dapat mengambil peran strategis baik sebagai analisator dan integrator proses perencanaan yang pada saatnya memberikan keluaran berupa Policy recommendation, grand strategy / scenario program tematis, dan tidak sektoral, Secara internal, DRD dapat berperan dalam Pertimbangan pembangunan daerah, Identifikasi potensi (need assessment) sumber daya manusia dan sumber daya alam, memberikan masukan serta penelaahan masalah dan penyelesaian yang bersifat Local Specific. Secara eksternal, DRD adalah bagian simpul dalam siklus produks dengan fokus utama Monitoring perkembangan Litbang, Sinkronisasi pengembangan daerah dalam pemanfaatan Iptek, Rekomendasi strategi pemasaran potensi unggulan daerah.

            Atas dasar pemahaman tersebut, maka peran DRD adalah merumuskan “scenario exercise” iptek yang mendayagunakan kapasitas dan kapabilitas iptek di daerah untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan optimal dari komoditas unggulan daerah dan sumber daya alam yang didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Dalam pembuatan “scenario exercise” tersebut terbuka peluang untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas iptek di daerah lain bahkan di dunia internasional.           “Scenario exercise” tersebut merupakan produk utama DRD yang selanjutnya dituangkan dalam agenda riset dan prioritas utama pembangunan  daerah yang menjadi acuan, arah dan pedoman bagi manajemen dan pelaksanaan pembanguan daerah.

               Peran DRD dapat dipertegas jika kita memahami makna iptek. Iptek pada dasarnya adalah instrumen yang dapat mengembangkan kemampuan manusia yang pada gilirannya menjadi sumber dari cara baru untuk menciptakan kesejahteraan melalui peningkatan produktifitas. Hal inilah yang menjadikan iptek harus bersifat antisipatif bukan hanya sekedar reaktif atas suatu tuntutan, kejadian atau permasalahan yang timbul pada saat ini. Betapa pentingnya peran DRD ke depan terutama dalam mendorong pembangunan daerah menuju knowledge based economy dan knowledge based society.

Penutup

            Dengan terbentuknya Kepengurusan DRD Provinsi Banten periode 2009-2012 akan mampu berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan daya saing, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (posisition advantage) daerah dan sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah.

             DRD Daerah merupakan suatu dewan di tingkat Provinsi yang independen, namun seluruh hasil kegiatannya harus dan perlu dipertanggungjawabkan kepada Gubernur, maka sudah selayaknya jika Pemda juga berkewajiban mendukung secara optimal terhadap eksistensi DRD termasuk dalam aspek pembiayaan. Membangun DRD Provinsi Banten ke depan yang selama ini hanya bermitra dengan Balitbangda, maka perlu beraliansi secara sinergis dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang lain.

            DRD Provinsi Banten yang merupakan kumpulan dari para pakar berbagai ilmu berperan secara aktif mencarikan alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat Banten dan secara proaktif memberikan saran atau gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah,  DRD harus menjadi bagian integral dari sistem inovasi daerah dalam meningkatkat daya saing daerah, DRD harus bersifat fungsional modern yang efektif karena merupakan suatu lembaga non struktural dalam tataran pemerintahanan, disamping itu DRD dapat membantu penyusunan dan pengembangan Strategi Pengembangan Iptek Daerah melalui pemikiran-pemikiran untuk mendorong investasi dan langkah penguatan sistem daya saing daerah, mendorong peningkatan difusi iptek dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non-bisnis di daerah dan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi sistem Iptek untuk keunggulan daerah. Dan yang lebih penting lagi adalah komitmen para anggota DRD untuk dapat meluangkan waktu berperan aktif dalam mendharmabaktikan ilmu dan kompetensinya untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan daerah Provinsi Banten.

 

            )* Penulis adalah Perencana Madya

Balai Inkubator Teknologi – BPPT

dan Anggota Badan Pekerja

DRD Provinsi Banten 2009 – 2014

 DAFTAR PUSTAKA :

  1. Tatang Taufik, ” Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah”, BPPT, 2008
  2. Agus Widodo, dkk,”Pengembangan klaster industri unggulan daerah’, PUDPKM – BPPT, Juli 2003.
  3. Herman Musakabe, ” Dewan Riset Daerah vs Kemiskinan”, Juli 2006
  4. ”Dokumen LAKIP Provinsi Banten tahun 2006”
  5. Berbagai sumber informasi dari internet.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s