Jurnal Bengkulu Mandiri

Membangun Bengkulu Menuju Budaya Riset

UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN April 5, 2011

Filed under: SDA & LH — Urip Santoso @ 1:48 am
Tags: , ,

Oleh: AFDHAL REDHA

ABSTRAK

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian pustaka ini adalah (1) Untuk menjelaskan apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan system yang baik dalam pengelolaan RTH. (2) Untuk menjelaskan sebatas mana peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. (3) Untuk menjelaskan apakah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dapat memecahkan permasalahan dalam pengelolaan RTH. Perumusan Masalahnya Apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan sistem pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hasil kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Pembangunan Masyarakat Perkotaan. Dengan demikian diharapkan melalui pendidikan lingkungan, falsafah lingkungan makin tertanam sehingga dapat menanamkan nilai dan sikap serta mengembangkan keterampilan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Pemahaman nilai, sikap dan keterampilan dapat dijadikan modal untuk lebih memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan dari peningkatan peran serta dan kemampuan yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan khususnya pengelolaan RTH. Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi masyarakat menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek perencanaan ruang terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Ketidak jelasan peran serta masyarakat terlihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan yang mencolok antara yang pernah dan tidak pernah terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Untuk menarik supaya masyarakat bersikap konsisten antara apa yang dia pikirkan dengan yang dilakukan perlu ditingkatkan melalui pembelajaran tentang lingkungan sejak dini, sehingga dia tidak hanya tahu tetapi mempunyai sikap yang baik, bahkan terampil dalam mengelola RTH. Dalam kurikulum Geografi/IPS Geografi sejak SD sampai Perguruan Tinggi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikatornya banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan termasuk RTH, Sehingga peran sertanya terhadap pengelolaan RTH meningkat. Selain itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola RTH dengan memberikan dorongan yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat/pemerintah untuk mengelola RTH tersebut. juga membuat RTRW yang jelas termasuk RTH, serta menerapkan aturan hukum yang tegas berkaitan dengan pengelolaan RTH.

PENDAHULUAN

Kota sebagai tempat berkumpulnya penduduk cepat mengalami perkembangan karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk pedesaan. Perkembangan kota ini akan lebih cepat bila didukung oleh potensi alamiah dari kota itu, kota yang berada di jalur pelayaran yang ramai didukung potensi daerah hinterland yang baik akan berkembang dengan cepat. Kecepatan perkembangan kota akan memerlukan penyediaan fasilitas yang cukup banyak, dan ini tentu tidak bisa dengan cepat dipenuhi. Lama-kelamaan di kota tersebut akan timbul berbagai masalah kerena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk dengan daya dukung lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut dalam pembangunan perkotaan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berkesinambungan.

Kota merupakan ruang paling krusial dalam “perebutan” kepentingan. Para pengusaha berfikiran bahwa di seluruh penjuru kota harus disediakan pasar, mall dan perkantoran yang mendukung kegiatan perekonomian mereka, supaya dapat menampung tenaga kerja yang berkembang secara pesat. Sedang pecinta lingkungan menginginkan sebuah kota yang “hijau” dan nyaman sehingga mendukung keberlanjutan ekologis secara alami, termasuk mendukung kesehatan warganya (Sumarmi, 2006).

Pembangunan kota sering lebih banyak dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota berupa sarana dan prasarana. Lahan-lahan pertanian yang subur, ruang terbuka hijau banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, permukiman, tempat rekreasi, industri dan lain-lain, sehingga lingkungan terganggu. Oleh karena terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan, maka alam menunjukkan reaksinya yang negatif berupa: meningkatnya suhu udara di perkotaan, banjir/genangan, meningkatnya kebisingan, penurunan permukaan air tanah, pencemaran air berupa air minum yang berbau, air minum yang mengandung logam berat, pencemaran udara dan sebagainya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat pembangunan kota adalah dengan adanya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Sumarmi, 2006).

Keberadaan RTH diharapkan mampu memberikan citra kota yang asri, nyaman, ekonomis dan berkelanjutan. Di sisi lain laju pertumbuhan ruang terbangun di perkotaan cenderung semakin tinggi. Sehingga mendorong alih fungsi RTH menjadi laha-lahan permukiman, perdagangan, jasa, dan industri. Kebijakan alokasi RTH sebesar 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) dari total luas kota, seperti yang disyaratkan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomer 26 Tahun 2007 merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan oleh pemerintah kota. Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dalam tempo 3 tahun sejak diberlakukan UUPR tersebut sekarang sudah terlampaui, tetapi banyak kota yang belum dapat memenuhi tuntutan UUPR tersebut. Oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan luasan RTH tersebut (Sumarmi, 2006).

Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi masyarakat menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah lebih cenderung menerapkan proses perencanaan top down atau dari pusat dibanding bottom up yang mengakomodasi keiinginan masyarakat.  Hal ini dapat dilihat dari prosentasi peran serta masyarakat yang pernah menerima sosialisasi perencanaan dari pemerintah hanya mencapai 20 persen, hanya sebagian kecil masyarakat yang pernah dimintai pendapatnya (public hearing) sebesar 28 persen. Ketidak jelasan peran serta masyarakat terlihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan yang mencolok antara yang pernah dan tidak pernah terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota.  Apabila di bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Breuste (2004) dalam Hakim, Dkk, 2008 maka perencanaan akan menjadi efisien bila melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Branch (1970) dalam Hakim, Dkk, 2008 menekankan bahwa pengelolaan harus dievaluasi terus menerus dan fleksibel dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Pada area tertentu memang terdapat kewenangan pemerintah untuk merencanakan ruang terbuka hijau tetapi pada area lebih luas keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak agar perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghadapi kompleksitas pertumbuhan kota.

 

Perumusan masalah yang dajukan adalah apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan sistem pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1.      Untuk menjelaskan apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan sistem pengelolaan RTH.

2.      Untuk menjelaskan sebatasmana peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.

3.      Untuk menjelaskan apakah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dapat memecahkan permasalahan dalam pengelolaan RTH.

Hasil kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pembangunan Masyarakat Perkotaan. Dengan demikian diharapkan melalui pendidikan lingkungan, falsafah lingkungan makin tertanam sehingga dapat menanamkan nilai dan sikap serta pengembangan keterampilan terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. Pemahaman nilai, sikap dan keterampilan dapat dijadikan modal untuk lebih memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, lingkungan social dan dari peningkatan peran serta dan kemampuan yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan khususnya pengelolaan RTH.

 

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijauan tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman. Ruang Terbuka Hijau dinyatakan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk taman kota, taman kampus, taman rumah, jalur hijau, hutan kota dan bantaran sungai ( Depdagri No. 14 Tahun 1988).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Sumarmi, 2006).

Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti antara lain:

a. Fungsi Ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.

b. Fungsi Sosial Budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota.

c. Fungsi Arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan

d. Fungsi Ekonomi, RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Kondisi RTH di kota saat ini semakin menurun luasannya, terutama RTH yang ditangani oleh Pemerintah kota, banyaknya bangunan yang melanggar sempadan bangunan, baik itu di perumahan, perkampungan yang berada di sempadan sungai dan sempadan jalur kereta api. Kondisi udara kota saat ini semakin tahun semakin meningkat, pencemaran udara untuk unsur-unsur tertentu sudah melebihi ambang batas lingkungan.

Kebijakan untuk pembangunan RTH kota ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, RTH kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Penentuan luasnya berdasarkan: (1) persentase, yaitu luasan RTH ditentukan dengan memperhitungkan dari luasan kota; (2) perhitungan per kapita, yaitu luasan RTH kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya; (3) isu utama yang muncul. Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk RTH kota. Pada pendekatan ini semua komponen yang ada di kota seperti permukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) RTH kota. Jerman, Hongkong, Singapura, Korea dan Jepang menganut pendekatan yang kedua. Bahkan tidak hanya mengambil kebijakan pendekatan kedua tetapi juga menambahkan kebijakan untuk membuat “hutan beton” yaitu membangun RTH kota di atas gedung, sedangkan di Indonesia menggunakan kebijakan yang pertama.

 

Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jenis RTH kota meliputi :

1.      Taman kota;

2.      Taman wisata alam;

3.      Taman rekreasi;

4.      Taman lingkungan perumahan dan permukiman;

5.      Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;

6.      Taman hutan raya;

7.      Hutan kota;

8.      Hutan lindung;

9.      Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;

10.  Cagar alam;

11.  Kebun raya;

12.  Kebun binatang;

13.  Pemakaman umum;

14.  Lapangan olah raga;

15.  Lapangan upacara;

16.  Parkir terbuka;

17.  Lahan pertanian perkotaan;

18.  Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);

19.  Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;

20.  Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;

21.  Kawasan dan jalur hijau;

22.  Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan

23.  Taman atap (roof garden). ( Peraturan Menteri no 1 tahun 2007).

Strategi Pengelolaan RTH

Setrategi pengelolaan RTH dapat dilakukan dengan beberapa tindakan :

a.       Pembangunan RTH (taman interaktif, taman kota, pemakaman, hutan kota, lapangan olah raga) baru. Pemerintah dapat membeli/membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman..

b.      Bekerja sama menghijaukan sempadan sungai dan situ/waduk/danau (dinas pekerjaan umum dan Jasa Tirta), sempadan rel kereta api (PT KAI), Sutet (PLN), Kolong jalan layang (Jasa Marga) yang dikembangkan sebagai taman penghubung RTH kota (urban park connector).

c.       Mengakuisisi RTH Privat (private land acquistion) – menghitung halaman/pekarangan hijau rumah, sekolah, kantor, dll dan ditetapkan/dihitung sebagai RTH Privat (target 10%). Pemilik lahan dapat diberikan kompensasi insentif atas sumbangannya kepada kota berupa pengurangan pajak PBB, pembayaran listrik, telpon, SIM, STNK, dll.

d.      Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota (Adopt A Park).

Sosialisasi peraturan tentang RTH sudah dilakukan oleh Pemda bersama Dinas Pertamanan. Sasaran dari sosialisasi ini meliputi Lurah, Ketua LPMK, Ketua Tim Penggerak PKK, Perwakilan RW, tokoh masyarakat, Pertokoan, Dengan harapan semua aturan-aturan yang berkaitan RTH bisa dipahami oleh warga.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan RTH pemerintah bersama dengan pihak terkait membuat suatu program antara lain :  lomba penataan lingkungan antar Kelurahan yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana ketertiban/respon masyarakat terhadap lingkungan. Taman lingkungan tidak harus dalam satu kawasan taman, namun dapat berupa dekorasi taman yang tertata di sepanjang jalan kampung dengan menggunakan tanaman dalam pot.

Selain penyebaran tanaman melalui program “Gerakan Sejuta Pohon” merupakan gerakan yang direncanakan oleh Pemerintah dalam rangka menghijaukan perkotaan. Gerakan ini masih sedikit sekali pelaksanaannya. Oleh sebab itu pelaksanaannya perlu dioptimalkan.

Untuk memasyarakatkan RTH yang ada perlu memberikan bimbingan, penyuluhan, pemberian informasi, dan percontohan kepada seluruh masyarakat baik melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat percontohan secara langsung maupun pemberian informasi melalui media cetak, elektronik dan selebaran-selebaran yang lain. Pemberian informasi, penyuluhan dan percontohan bisa juga dilakukan oleh aparat-aparat RT, RW, dan Kelurahan saat melakukan kegiatan kerja bakti. Pemerintah dan pihak swasta bisa bersama-sama mendukung kegiatan pengelolaan RTH. Saat ini yang sudah dilakukan pengadaan bibit tanaman dalam pembuatan hutan kota dan di tempat-tempat lainnya.

Menurut penelitian di laboratorium, jenis pohon yang bisa mengurangi polusi udara sekitar 47– 69%. Mereka adalah pohon felicium (Filicium decipiens), mahoni (Swietenia mahagoni), kenari (Canarium commune), beringin, angsana, kihujan/trembesi, kersen, salam (Syzygium polyanthum). Sementara itu, jenis tanaman perdu yang baik untuk mengurangi polusi udara adalah puring (Codiaeum variegiatum), werkisiana, nusa indah (Mussaenda sp), soka (Ixora javanica), dan kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis).

 

Beberapa persyaratan pengelolaan RTH pemukiman

a. Luas Taman

Berdasarkan arahan penataan RTH untuk rumah besar dan sedang, daerah hijau bangunan (DHB) sebesar 40%, untuk tipe kecil dan sangat sederhana sebesar 30 % untuk perkampungan sebesar 10-20%. Luas taman, pada rumah tipe besar dan sedang harusnya 40% dari lahannya berupa lahan hijau, dan rumah kecil dan sangat sederhana paling sedikit 20% atau 10% lahannya harus merupakan lahan terbuka hijau, tetapi kenyataan di lapangan ada beberapa rumah yang tidak mempunyai RTH sama sekali di rumahnya

b. Jarak Pondasi Bangunan Terluar dengan Jalan

Jarak pondasi bangunan terluar dari Jalan berdasarkan aturan untuk rumah tipe besar adalah 7,5 meter, untuk rumah tipe sedang 4 meter, untuk rumah tipe kecil 3 meter, dan untuk rumah tipe sangat sederhana 2 meter. Jarak sempadan bangunan seperti ini untuk pekarangan di perkotaan peruntukannya sebagai RTH. Tetapi kenyataan di lapangan aturan sempadan bangunan ini tidak diterapkan dengan baik, di beberapa rumah jarak pondasi dengan jalan 0 (nol) meter.

c. Jumlah Pohon

Pada rumah tipe besar minimal 3 pohon, rumah sedang harus memiliki minimal 2 pohon sedangkan tipe kecil dan sangat sederhana minimal harus ada 1 pohon.

d. Struktur Tanaman

Pada rumah tipe besar minimal 3 pohon, rumah sedang harus memiliki minimal 2 pohon sedangkan tipe kecil dan sangat sederhana minimal harus ada 1 pohon.

e. Struktur Tanaman.

Struktur tanaman yang ada di pekarangan jalur hijau depan rumah (berm) dan taman lingkungan meliputi tanaman pohon, perdu, semak, tanaman penutup/rumput dan tanaman dalam pot.

 

Pengertian Peran Serta Masyarakat

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran serta masyarakat. Yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang berwenang (Canter, 1977 dalam Horoepoetri, 2009). Secara sederhana Canter mendefinisikan sebagai feed-forward information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

Dari sudut terminologi peran serta msyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Bahsan yang lebih khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cara untuk membahas incentive material yang mereka butuhkan (Goulet, 1989 dalam Horoepoetri, 2009). Dengan perkataan lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai “paspor” mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menetukan kesejahteraan mereka.

Cormick, 1979 dalam Horoepoetri, 2009 membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah danmembahas keputusan.

Ternyata masih banyakyang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).

Disamping persepsi yang dikemukakan Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam Horoepoetri, 2009 merinci peran serta masyarakat sebagai berukut :

  1. Peran Serta Msyarakat sebagai suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).

  1. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakt (ppublic support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

  1. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

  1. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat menigkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (misstrust) dan kerancuan (biasess).

 

Peran Sera Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
Tingkatan dalam Peran Serta Masyarakat

Dari sudut kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terdapat tingkatannya sendiri-sendiri. Arnstein (1969) dalam Horoepoetri, 2009 menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (citizen partisipation is citizen power). Dimana terjadi pembagian kekuatan (power) yang memungkinkan masyarakat yang tidak berpunya (the have-not citizens) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak. Singkat kata, peran serta masyarakat – menurut Arnstein – adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh.

Lewat typologinya yang dikenal dengan Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat (Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation), Arnstein menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein juga menekankanbahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat upacara semu (empty ritual) dengan betuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (real power) yang diperlukan untuk mempngaruhi hasil akhir dari suatu proses.

 

Tabel 1.1 Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat

 

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non peran serta”, dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan (1) terapi dan (2) manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakt yang berperan serta.Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika peran serta hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat “Tokenisme” adalah (3) penyampaian informasi (informing); (4) konsultasi; dan (5) peredaman kemarahan (placation).

Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas kedalam tingkat “kekuasaan masyarakat” (citizen power). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan (6) kemitraan (partnership) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi (7) pemdelegasian kekuasaan (delegated power) dan (8) pengawasan masyarakat (citizen control). Pad tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (non elite) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu.

Delapan tangga peran serta dari Arnstein ini memberikan pemahaman kepada kita, bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk memanipulasi programperan serta masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (devious method) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan (Canter, 1977 dalam Horoepoetri, 2009). Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Sejak proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (accountability) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya

Perlunya peran serta msyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof.Koesnadi Hardjasoemantri (1990) bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna (1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. (2) Informasi Lintas-batas (transfortier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting; (3) Informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memeprtimbangkan dan mengusulkan altenatif-alternatif pilihan; (4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh(comprehensive information); walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantumg keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegitana secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil (5) Informasi yang dapat dipahami (comprehensive information); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

Syarat lain yang dapat ditambahkan selain yang telah diuraikan diatas, adalah keharusan adanya kepastian dan upaya terus-menerus untuk memasok informasi agar penerima informasi dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemberi informasi.

Mas Achmad Santosa (1990) dalam thesisnya telah pula merangkum kegunaan peran serta masyarakat, sebagai berikut :

(1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab

Kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

(2) Meningkatkan proses belajar

Pengalaman berperan serta secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berperan serta lebih jauh.

(3) Mengeliminir perasaan terasing

Dengan turut aktifnya berperan serta dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berperan serta akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

(4) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah;
Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program peran serta masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

(5) Menciptakan kesadaran politik

John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa peran serta pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari peran serta terjadi, seseorang akan “belajar demokrasi”. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

(6) Keputusan dari hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat

Menurut Verba dan Nie (1972) bahw amelalui peran serta masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

 

 

(7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna

Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi “pakar” yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari peran serta adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki oleh pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

(8) Merupakan komitmen sistem demokrasi

Program peran serta msyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat ke dalam proses pembuatan keputusan (Devitt, 1974).

Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, antara lain :

  1. Optimalisasi RTH melalui. Ilmu dan teknologi yang memadai, serta penyediaan tenaga ahli:

a.    Penyusunan kebutuhan luas minimal/ideal RTH sesuai tipologi kota.

b.    Penyusunan indikator dan tolak ukur keberhasilan RTH suatu kota.

c.    Rekomendasi penggunaan jenis-jenis tanaman dan vegetasi endemik serta jenis-jenis unggulan daerah untuk penciri wilayah dan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati secara nasional. Penggunaa jenis-jenis tanaman ini sebaiknya memperhatikat bentuk tajuk, perakaran dan juga memperhatikan kemapuan tanaman dalam menyerap bahan pencemar.

  1. Peningkatan kelembagaan pengelola RTH melalui Peraturan penyusunan perundangan dukungan dari pembuat kebijakan

a.    Revisi dan penyusunan payung hukum dan perundangan (UU, PP,Permen). Peraturan-peraturan yang lebih bawah bersifat menjabarkan peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

b.    Penyusunan Pedoman Umum : Pembangunan RTH, Pengelolaan RTH.

c.    Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif.

d.   Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

  1. Peningkatan peran stake holders dan dukungan masyarakat

a.    Pencanangan Gerakan Bangun, Pelihara, dan Kelola RTH (contoh Gerakan Sejuta Pohon, Satu pohon satu jiwa, Rumah dan Pohonku, Sekolah Hijau, Koridor Hijau dan Sehat, dll).RTH mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

b.    Penyuluhan dan pendidikan melalui berbagai media

c.    Penegasan model kerjasama antar stake holders.

d.   Perlombaan antar kota, antar wilayah, antar subwilayah untuk mening-katkan apresiasi, partisipasi, dan responsibility terhadap ketersediaan tanaman dan terhadap kualitas lingkungan kota yang sehat dan indah.

e.    Peningkatan luas RTH privat.

Perumahan dengan kondisi RTH yang cukup luas dan terjaga maka nilai ekonomis akan tinggi, karena nilai kenyamanannya baik (Sumarmi, 2006).

 

Contoh-contoh Undang-Undang, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan berkaitan dengan RTH
a. Undang-undang :

1.         UU No. 168 Staatsblad 1948 tentang Pembentukan Kota (UU Zaman Kolonial Belanda).

2.         UU No. 4/1982 yang disempurnakan dalam UU No. 23/1997 tentang Ketentutan-ketenutan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.         UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4.         UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.

5.         UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

6.         UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang.

7.         UU No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati.

8.         UU No. 6/1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.

9.         UU No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

10.     UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung.

11.     UU No. 63/2002 tentang Hutan Kota.

b. Peraturan Menteri :

1.         Permendagri No. 2/1987 tentang Rencana Tata Ruang Kota.

2.         Permendagri No. 4/1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan.

 

 

c. Instruksi Menteri :

1. Inmendagri No. 14/1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah  Perkotaan.

2. Inmen PU No. 31/IN/N/1991 tentang Penghijauan dan Penanaman Pohon di Sepanjang Jalan di Seluruh Indonesia.
Peran Serta Masyarakat Kampus

Kampus sebagai bagian dari wilayah kota merupakan area untuk perkembangan RTH kota. Dan di dalam kampus setiap harinya merupakan tempat berkumpul semua sivitas akademika yang memerlukan O2 untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Ada berbagai macam cara kebijakan kampus untuk menyediakan RTH, ada yang berupa pengembangan taman kampus, hutan kampus, jalur hijau jalan dalam kampus, lapangan olah raga yang ditanami rumput, area parkir hijau terbuka, dan lain sebagainya.

Salah satu system yang dapat diterapkan adalah sistem zoning yang telah dibuat direncanakan. Sistem tersebut dikembangkan dengan masa bangunan paling tidak menggunakan 5 lantai dengan tujuan agar area hijau dapat dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan dengan memindah area parkir yang sekarang ke area parkir bertingkat yang terpusat di bagian tepi kampus. Sehingga bekas area parkir bisa dimanfaatkan untuk RTH mungkin tidak dalam bentuk taman, tetapi lebih dalam bentuk hutan kampus.

 

Partisipasi Dosen dan Guru

Sekolah hijau merupakan sekolah yang memiliki kebijakan positif dalam pendidikan lingkungan hidup, artinya dalam segala aspek kegiatannya mempertimbangkan aspek lingkungan (Susilo, 2001). Selain itu sekolah hijau yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktifitas sekolah (Anonimous, 2005).

Program sekolah hijau dikembangkan melalui lima kegiatan utama yaitu: (1) pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan, (2) peningkatan kualitas kawasan sekolah dan lingkungan sekitarnya, (3) pengembangan pendidikan berbasis komunitas, (4) pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan dan (5) pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan.

Wujud dari sekolah/kampus hijau, bahwa sekolah/kampus memiliki kurikulum yang berwawasan lingkungan. Sekolah/kampus mempunyai rancang bangun, penggunaan bahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana berdasarkan pada prinsip-prinsip ramah lingkungan. Sekolah/kampus memiliki manajemen yang berwawasan lingkungan, didukung oleh komunitas di luar sekolah dan memiliki perilaku peduli lingkungan.

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang berwawasan lingkungan Geografi/IPS Geografi menerapkan kurikulum hijau ini mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Sehingga seorang guru/dosen Geografi harus mampu menerapkan kurikulum hijau tersebut dalam pembelajarannya. Di bawah ini beberapa cuplikan indikator untuk mencapai Kompetensi Dasar dalam pembelajaran Geografi/IPS Geografi:

a. Di Tingkat SD

1.    Menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah.

2.    Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah.

3.    Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat.

b. Di Tingkat SMP

1.    Mendeskripsikan permasalahan lingkungan dan upaya penanggulangannya dalam Pembangunan berkelanjutan.

2.    Mendeskripsikan unsur-unsur lingkungan.

3.    Mendeskripsikan arti penting lingkungan bagi kehidupan.

4.    Mendeskripsikan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup.

5.    Mendeskripsikan contoh usaha pelestarian lingkungan hidup.

6.    Mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan.

7.    Mendeskripsikan upaya penanggulangan dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

8.    Mendeskripsikan peranan Amdal dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan proyek pembangunan.

c. Di Tingkat SMA

1.         Mengidentifikasi konflik pemanfatan lahan permukiman di wilayah.

2.         Menganalisis penyebab terjadinya erosi tanah dan kerusakan tanah yang lain serta dampaknya terhadap kehidupan.

3.         Menganalisis proses terjadinya erosi di lingkungan daerah sekitar.

4.         Menganalisis dampak erosi tanah terhadap kehidupan.

5.         Menganalisis metode penanggulangan erosi.

6.         Mengidentifikasi telah terjadinya penurunan air tanah di suatu wilayah.

7.         Menganalisis faktor penyebab kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

8.         Merumuskan upaya-upaya pelestarian DAS.

9.         Menentukan lokasi industri atas dasar bahan baku, pasar, biaya angkut, tenaga kerja, modal, teknologi, peraturan, dan lingkungan.

10.     Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global ( antara lain terjadinya El Nino dan La Nina).

11.     Pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi.

12.     Memberikan contoh pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi.

13.     Menyimpulkan hubungan pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan.

14.     Mengidentifikasi ciri–ciri pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan

15.     Memberi contoh tindakan – tindakan yang mencerminkan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

16.     menghubungkan pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan menerapkan kurikulum hijau tersebut hendaknya tidak hanya pada pencaian tuuan kognitip yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan tetapi diharapkan sampai pada pembentukan sikap atau karakter yang mampu mencitai lingkungan. Hal tersebut bisa dicapai dengan berbagai model pembelajaran yang mengacu pada pemecahan berbagai permasalahan lingkungan (Sumarmi, 2006).

SIMPULAN

 

 

Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan, persepsi, dan sikap) dan faktor eksternal (sosial, ekonomi, budaya, luas tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peran pemerintah dalam mendorong pelaksanaan RTH, Penegakan hukum yang berkaitan dengan Penataan ruang dan RTH).

Untuk menjaga RTH sebagai paru-paru kota memerlukan parti sipasi masyarakat. Konsistensi perilaku/peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh sikap. Berkaitan dengan hal tersebut ditemukan tiga postulat yaitu: Postulat konsistensi, Postulat variasi independent, Postulat konsistensi tergantung. Secara umum para ahli menganggap bahwa sikap menentukan perilaku/peran serta. Berkaitan dengan pengelolaan RTH seseorang yang mempunyai sikap positif dia akan mengelola RTH di lingkungannya secara baik, tetapi kemungkinan lain bahwa kondisinya itu terbalik, yaitu sikap yang positif terhadap RTH tidak menentukan tingginya seseorang dalam mengelola RTH di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan teori disonansi kognitif (cognitive dissonance) (Festinger dalam Sears, 1985). Dalam teori disonansi kognitif situasi perilaku tidak sesuai dengan sikap. Seorang individu melakukan tindakan tetapi tindakannya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan sehingga seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap RTH tetapi belum tentu mereka berpartisipasi secara baik dalam mengelola RTH di lingkungannya tersebut.

Untuk menarik supaya orang bersikap konsisten antara apa yang dia pikirkan dengan yang dilakukan perlu ditingkatkan melalui pembelajaran tentang lingkungan sejak dini, sehingga dia tidak hanya tahu tetapi mempunyai sikap yang baik, bahkan terampil dalam mengelola RTH. Dalam kurikulum Geografi/IPS Geografi sejak SD sampai PT Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikatornya banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan termasuk RTH, Sehingga partisipasinya terhadap pengelolaan RTH meningkat.

Selain itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola RTH dengan memberikan doronga yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat/pemerintah untuk mengelola RTH tersebut. juga membuat RTRW yang jelas termasuk RTH, serta menerapkan aturan hukum yang tegas berkaitan dengan pengelolaan RTH.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Depdagri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1988 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan.

Hakim Rustam, dkk, 2008. Persepsi Masyarakat Terhadap Aspek Perencanaan RTH Kota Jakarta. FALTL Universitas Trisakti. Jakarta.

Horoepoetri Arimbi dan Mas Achmad Dantoso, 2009. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta. Rineka Cipta.

Irwan.1994.Pengelolaa RTH di pemukiaman Pondok Indah dan Bintaro. Bogor.Disertasi tidak di publikasikan .IPB.

Jull Daneil, 1996. Mengukur Sikap Sosial. Bumi aksara, Jakarta.

Nirwono Joga, Sabtu, 02 Januari 2010 08:12 Ruang Terbuka Hijau Berfungsi Sebagai Spon. Redaksi Biruvoice Nuansa Biru Arsitektur Lanskap.

Pendong, Dintje Fientje. 1998. Studi Keanekaragaman Tanaman Pekarangan Serta Hubungannya Dengan Pengetahuan, Sikap dan Keadaan Sosial Ekonoi Penduduk di Kota Malang. Malang: Tesis tidak diterbitkan PPS Universitas Negeri Malang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Rahardjo,S dkk. 2000. Berbagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perluasan Wilayah Tutupan pada Daerah Permukiman di Depok. Makalah seminar dan lokakarya . Yogyakarta. UGM.

Singarimbun. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta. LP3ES.

Sumarmi, 2006. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Naska Pidato Pengukuhan Guru Besar UM. Malang.

Tim Departemen ARL Faperta IPB. 2005. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Wilayah Perkotaan. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB

Tuwoso, dkk. 1999. Tingkat Polusi Udara Pada Jalan-jalan Protokol di Kota Malang. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.

Undang-unadang Nomer 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Utaya, Sugeng dkk. 1995. Pemetaan Pulau Bahang di Kotamadya Malang. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.

 

 

6 Responses to “UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN”

  1. Hal-hal semacam ini harus senantiasa digerakkan dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi dan kreatifitas masyarakat Bengkulu Selatan khususnya Generasi Muda

  2. wirawati Says:

    menurut saya, peran serta dari pelajar itu yg jg sgt diperlukan berhubung mereka generasi muda, berikan mereka arahan & ajak mereka utk melakukan berbagai kegiatan utk pengembangan kota hijau..
    go green kan bisa dimulai dari lingkungan yg terkecilnya, misalnya memanfaatkan halaman rumah dg menanami berbagai jenis tanaman atau di lingkungan sekolah..
    selain itu, pemerintah perlu mensosialisasikan hal2 terkait penataan ruang, agar masyarakat khususnya pelajar bs mengetahui peran mereka dlm penataan ruang..
    dgn dmikian, tercipta generasi yg cerdas, peduli dan berorientasi lingkungan🙂

  3. […] Memupuk Motivasi diriYang Membuat Gairah Anda MenurunT.H.I.R.S.T.Y B.R.A.I.N (Otak yang Haus#1)Meningkatkan Libido Dengan Makanan PedasMengapa Enggan MembacaTips Menghilangkan Penyakit Malas » STOP MALAS Sekarang JugaKarena Segalanya Berawal dari Motivasi!UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KABUPATEN BE… […]

  4. […] Karena Segalanya Berawal dari Motivasi!UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KABUPATEN BE… […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s