Jurnal Bengkulu Mandiri

Membangun Bengkulu Menuju Budaya Riset

Orientasi Riset Daerah Di Bidang Hukum, Sosial dan Budaya June 17, 2009

Filed under: hukum dan budaya — Urip Santoso @ 12:36 pm
Tags: , , , , , , , ,

Oleh: Emelia Kontesa, S.H., M.Hum. 

            Era otonomi telah membuka peluang bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

            Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang dilengkapi dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

            Hal ini menjadi alasan yang kuat  bagi Pemerintah Daerah untuk dapat merealisasikan kebijakan berdasarkan skala prioritas dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Penyelenggaraan layanan publik harus diselenggarakan dengan cermat, tepat, efektif dan efisien, yang tidak kalah pentingnya kebijakan harus didasarkan pertimbangan dan hasil kajian yang komprehensif.

            Dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah kiranya pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu sangat relevan. Hasil kajian secara akademis nantinya diharapkan dapat dijadikan input dalam penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

            Program Utama Nasional Riset dan Teknologi (RUNAS RISTEK) menetapkan 5 pilar prioritas sasaran yaitu:

1)      Kebutuhan dasar manusia Indonesia.

2)      Energi dan sumber daya alam

3)      Industri

4)      Pertahanan dan keamanan

5)      Sosial ekonomi dan falsafah empat matra (darat, laut, udara dan lingkungan)

Bertitiktolak dari lima pilar sasaran utama tersebut, maka penulis mencoba melakukan inventarisasi dan identifikasi isu yang dianggap urgen untuk dijadikan fokus riset di Provinsi Bengkulu, khususnya di bidang hukum, sosial dan budaya.

            Orientasi riset bidang hukum, sosial dan budaya meliputi 9 poin yaitu:

1)      Kemiskinan

2)      Ketahanan pangan

3)      Lingkungan kesehatan

4)      Kehutanan

5)      Investasi

6)      Pemberdayaan perempuan

7)      Ekonomi kerakyatan (kredit, petani, nelayan, buruh)

8)      Konflik pasca pemekaran (tata ruang, tapal batas, dll.)

9)      Konflik pasca pemilu (pilkada, legislatif, dll.)

1) Kemiskinan

            Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66% berada di pedesaan dan sekitar 56% menggantungkan hidup sepenuhnya pada pertanian. Data kemiskinan terakhir (Maret 2007)  menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 % dari total populasi di indonesia. Di kawasan pedesaan insiden kemiskinan 21,90% pada umumnya adalah petani.

2. Ketahanan Pangan

            Menurut Joseph E Stiglitz: Mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan dan mayoritas adalah petani. Indonesia juga sangat kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, memperhatikan pengembangan pertanian adalah tugas yang mau tidak mau harus dilakukan  karena Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan penduduk seperti itu.

            Kebijakan yang akan diterapkan soal pertanian harus didasarkan atas dinamika yang ada. Artinya dalam konteks pertanian yang emnjadi focus bukan lagi sekedar memproduksi komoditas, tetapi juga harus dilengkapi dengan  penciptaan nilai tambah (Kompas, 1994). Dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan artinya disamping tingkat produktivitas harus pula berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu, data luas tanah pertanian yang masih potensial dan upaya-upaya yang dilakukan agar dapat meminimalisir alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dll.

3. Lingkungan dan Kesehatan

            Beberapa hal yang meerlukan kajian yang emndalam di bidang lingkungan dan kesehatan antara lain adalah perumahan dan pemukiman, sanitasi lingkungan, sarana air bersih, persoalan sampah, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, penambangan pasir, kerusakan terumbu karang, pelestarian hutan dan perlindungan flora dan fauna.

            Saat ini perlu perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

1)      program pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.

2)      Program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan

3)      Program pembinaan usaha pertambangan

4)      Program perlindungan dan konservasi SDA

5)      Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

4. Kehutanan

            Data luasan hutan Provinsi Bengkulu seluas 1.978.8.. ha, sedangkan luas kawasan hutan 920.964 ha, dengan peruntukan lain (APL: 1.057.906 ha). Luas kawasan hutan terdiri dari kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan kawasan konservasi. Kehutanan menyisakan beberapa masalah social, hokum dan budaya yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

5. Investasi

            Masalah investasi yang perlu dikaji adalah masalah regulasi, iklim investasi, harmonisasi hubungan pemerintah, investor dan masyarakat local, serta perlindungan nilai-nilai kearifan local. Investasi di sector pertanahan harus berorientasi pada kesejahteraan petani, kemitraan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dll.

6. Pemberdayaan Perempuan

            Beberapa kajian yang menjadi prioritas di bidang pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu antara lain:

1)      pemberdayaan perempuan agar mampu meningkatkan kualitas hidup (nelayan, petani, buruh) di bidang ekonomi, politik, social, lingkungan hidup.

2)      Kesehatan ibu dan anak

3)      Percepatan pengarusutamaan gender Provinsi, Kabupaten/Kota (pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan).

4)      MDGs (Millennium development goals) mempunyai target pada tahun 2015: 72,5% penduduk Indonesia sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai.

5)      KDRT

6)      Perlindungan hak anak.

7. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan                                                                 

            Beberapa kajian yang penting antara lain: pembinaan terhadap usaha kecil/mikro, pemberian kredit, koperasi, peberdayaan petani, nelayan dan buruh.

8. Pasca pemekaran wilayah masih menyisakan persoalan yang harus dipecahkan antara lain konflik tapal batas, tata ruang, pertanian, kehutanan.

9. Konflik pasca pemilu (pilkada, legislative dll) juga perlu dikaji secara mendalam.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s