Jurnal Bengkulu Mandiri

Membangun Bengkulu Menuju Budaya Riset

PANDUAN PEMBENTUKAN & PENYELENGGARAAN Dewan Riset Daerah May 30, 2009

Filed under: Peraturan — Urip Santoso @ 8:18 am
Tags: , , , ,

 

KATA PENGANTAR

Pada era globalisasi dewasa ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu rofes penting yang sangat menentukan

kemampuan daya saing suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan yang terjadi yakni pergeseran paradigma pembangunan ekonomi, dari pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya menjadi berbasis pengetahuan. Dalam konteks ini, penguasaan iptek                                                               menjadi sangat strategis sebagai rofession untuk meningkatkan daya saing bangsa secara berkelanjutan.

Pembangunan iptek pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan keseiahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Pembangunan iptek dalam rangka pembangunan nasional perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat bermanfaat yang sebesar‑besamya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Untuk mewuludkan hal ini perlu dilakukan pengembangan secara simultan terhadap rofes nasional penelitian, pengembangarf, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sisnas P3 lptek) yang mengandung dan membentuk Reterkaitan yang fidak terpisahkan dan saling memperkuat ~ntara rofes‑unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan iptek dalam satu kesatuan yang utuh di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan Sisnas P3 Iptek sangat strategis untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa secara keseluruhan.

Penyusunan arah dan prioritas pembangunan iptek, baik nasional maupun daerah, merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan agar implementasi dari Sisnas P3     lptek dapat optimal dalam mendukung pembangunan iptek nasional. Dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, secara eksplisit dijelaskan mengenai pentingnya penyusunanrofes dan prioritas pembangunan iptek, baik nasional maupun daerah. Untuk membantu pemerintah dalam menyusun arah serta kebijakan pembangunan iptek,         maka Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Riset Nasional (DRN), sedangkan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk        membentuk Dewan Riset Daerah (DRD).                            

Dengan demikian, dalam konteks otonomi daerah, pembentukan DRD sangat strategis untuk mendukung peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan lembaga‑lembaga penelitian dan pengembangan di daerah. Pembentukan DRD dimaksudkan sebagai pranata yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang iptek.

Pengembangan dan pemberdayaan DRD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan daya saing bangsa secara keseluruhan. Agar pengembangan dan pemberdayaan DRD dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien maka perlu dibuat suatu panduan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan dan penyelenggaraan DRD. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Negara Riset dan Teknologi bersama dengan Dewan Riset Nasional menyusun buku ‘Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan DRD’ ini yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan penyelenggaraan DRD sebagai lembaga rofes yang rofessional. Dengan terbentuknya DRD sebagai lembaga iptek di daerah, diharapkan pelaksanaan pembangunan iptek di daerah dapat berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing‑masing daerah.

 

                                                          Jakarta,                Juli 2007

 

                                                          Tim Penyusun

 

 

 

 

DAFTAR ISI

                                                                                                                            halaman          

      Kata Pengantar                                                                                                       1      

      Daftar Isi                                                                                                                4      

      Pendahuluan                                                                                                          5      

      Definisi                                                                                                                  6

Landasan Hukum Pembentukan DRD                                                                 11      

Pembentukan DRD                                                                                               12    

Kedudukan dan Tugas Pokok DRD                                                                     13

Fungsi dan Peran DRD                                                                                         14    

Struktur Organisasi DRD                                                                                      15     ­

Keanggotaan DRD                                                                                                20    

Sasaran dan Pengelolaan Kegiatan DRD                                                              22    

DRD Sebagai Inisiator dan Akselerator Pembangunan Iptek                    23    

Hubungan dan Mekanisme Kerja DRD‑DRN                                                     26    

Luaran DRD                                                                                                          27    

Pengambilan Keputusan                                                                                       30    

Penyelenggaraan Sidang                                                                                        31     ­

Pedoman Prosedur DRD                                                                                       33    

 

 

 

 

 

 

 


PENDAHULUAN

 

Pembentukan DRD oleh Pemerintah Daerah secara eksplisit diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002  tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan lptek. Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi  unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sisnas P3 lptek. Untuk mendukung  fungsinya tersebut, Pemerintah Daerah membentuk DRD yang mewakill masyarakat dari unsure kelembagaan iptek di daerahnya.

        Agar pembentukan dan penyelenggaraan DRD dapat dilakukan secara efektif dan efisien perlu disusun suatu  Pedoman Umum yang memuat secara garis besar tata  cara pembentukan dan penyelenggaraan DRD. Buku pedoman ini merupakan anjuran yang dapat digunakan  sebagai bahan acuan dalam konteks pembentukan dan  penyelenggaraan DRD. Dalam     praktiknya, pembentukan dan penyelenggaraan DRD disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kebutuhan masing­-masing daerah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan iptek pada daerah yang bersangkutan.

                                                                                             

 

DEFINISI

 

1. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan   memanfaatkan dan menguasai iptek antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan      dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

2. Dewan Riset Nasional adalah lembaga non structural yang dibentuk Pemerintah Pusat untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak‑pihak yang berkepentingan dengan perkembangan iptek di                                             Indonesia.             

3. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak‑pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

4. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.

5. 1lmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/  atau gejala kemasyarakatan tertentu.

6. 11mu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang iptek yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.

7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan iptek yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

8. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempumakan atau memperbarui lptek yang telah ada.

9. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

10. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam membuat kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Organisasi profesi adalah wadah masyarakat i1miah dalam suatu cabang atau lintas disiplin i1mu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang      kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.       

12. Pemerintah daerah adalah kepala daerah (Gubemur, Bupati atau Walikota) beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.       ­

13. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.                 ­ 

14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode i1miah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang iptek serta menarik                   kesimpulan i1miah bagi keperluan kemajuan iptek.                                                              

15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau iptek yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi keteknologi.

16. Pengembangan adalah kegiatan lptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

17. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan iptek dalam bentuk desain dan.rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

18. Tata kerja adalah petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi DRD serta mekanisme hubungan DRD dengan lembaga‑lembaga teknis terkait. Tata kerja dimaksudkan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya tugas dan kewajiban sebagai anggota DRD.

19. Tata tertib adalah perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota DRD. Tata tertib sekurang­kurangnya memuat aturan tentang hal‑hal yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang; hak dan kewajiban; masa bakti; pemberhentian dan penggantian anggota; sidang, rapat dan tata cara pengambilan keputusan; keputusan pimpinan; keuangan dan aDRNinistrasi, serta hubungan kerja.

20. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu                

 

 

Landasan hukum dan acuan pembentukan dan penyelenggaraan DRD adalah:

1. Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;        

2. Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang   Keuangan Negara

3. Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor Ill/M/Kp/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembagunan Nasional lptek 2005‑2009

9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 89/M/Kp/V/2005 tentang

Pengangkatan Anggota Dewan Riset Nasional 2005‑2008

 

Pembentukan DRD

 

DRD dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan      teknologi daerah sesuai dengan                          Pasal 20 Undang‑ Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan lptek. 

Pembentukan DRD dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, yakni Gubemur sebagai Kepala Daerah Provinsi, dan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota.                                                                   

Keputusan Kepala Daerah mengatur berbagai hal yang terkait dengan pembentukan DRD, antara lain: Tugas                    Pokok dan Fungsi DRD; Struktur Organisasi DRD; Bentuk       Badan Hukum DRD; Keanggotaan DRD; Koordinasi Kelembagaan antara DRD dengan Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan Pembiayaan DRD.

Pembubaran DRD; pengangkatan dan/atau pengangkatan antar waktu keanggotaan DRD; serta pemberhentian dan/atau pemberhentian antar waktu keanggotaan DRD harus dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Penyusunan dan/atau perubahan Tata Tertib dan Tata Kerja Penyelenggaraan DRD dilakukan dan disahkan dalam Sidang      Pleno/Paripurna DRD serta ditetapkan oleh Ketua DRD.

Secara organisasi, DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubemur selaku Kepala Daerah Provinsi, namun dimungkinkan pula DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Kedudukan DRD secara geografis adalah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota, kecuali ditentukan lain.

Tugas pokok DRD adalah: 

1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang iptek;

2. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah‑daerah lain.

 

DRD, Fungsi dan Peran

Sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, DRD mempunyai fungsi dan peran:

1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka: a) pemetaan kebutuhan iptek; b) mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki; c) menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek; d) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek;

2. sebagai gudang pakar (brain trust), DRD berperan secara akfif untuk: a)

mencarikan altematif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; b) secara proakfif memberikan saran/ gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;

3. sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai: a) kelompok penjajagan (sounding boardl’ untuk menguji pelaksanaan kebijakan lptek; b) pendukung moral (moral support) untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan iptek yang perlu diprioritaskan.

 

Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran yang ditetapkan, DRD mempunyai susunan organisasi (organware) yang terdiri dari: Ketua; Wakil Ketua;

Sekretariat; Komisi Teknis; Badan Pekerja; dan Kepanitiaan (Panitia Ad Hoc).

Susunan anggota DRD yang duduk sebagai Ketua; Wakil  Ketua; Sekretaris; Komisi Teknis; dan Badan Pekerja dipilih dan ditetapkan oleh para Anggota DRD pada Sidang Pleno/Paripurna DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

Sekretariat DRD merupakan unit kerja dari Kantor Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan beberapa staf sekretariat yang bukan anggota DRD. Keanggotaan Sekretariat DRD minimal terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, 1 (satu) orang yang mengurusi ketatausahaan/aDRNinistrasi umum, 1 (satu) orang yang mengurusi keuangan, dan beberapa orang staf teknis yang mampu memberikan dukungan khusus pada kegiatan‑kegiatan DRD. Kepala Sekretariat DRD bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD, dan secara aDRNinistratif bertanggung jawab      kepada salah satu unit kerja yang memiliki jangkauan lintas sektoral pada Pemerintah Daerah. 

      Komisi Teknis terdiri dari anggota‑anggota DRD dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan tugas komisi pada fokus/prioritas bidang pembangunan iptek daerah. Susunan keanggotaan Komisi Teknis terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.                                                     

Jumlah Komisi Teknis yang dibentuk disesuaikan  dengan kebutuhan dari masing‑masing daerah. Secara organisatoris, Ketua Komisi Teknis bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD.

Susunan keanggotaan Badan Pekerja terdiri dari: I     (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang  Wakil Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan I (satu) orang wakil dari masing‑masing Komisi Teknis. Secara organisatoris, Ketua Badan Pekerja bertanggungiawab secara fungsional kepada Ketua DRD.

Kepanitiaan (Panitia Ad Hoc) dibentuk oleh Badan    Pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD.                                                                            

Keanggotaan Panitia Ad Hoc terdiri dari anggota DRD dan Pakar yang diperlukan. Susunan keanggotaan Panitia Ad Hoc terdiri atas I (satu) orang Ketua merangkap Anggota, I (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan Pakar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara organisatoris, Ketua Panitia Ad Hoc bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua Badan Pekerja.

 

Uraian tugas dari masing‑masing organware DRD adalah:

1 Ketua DRD:                                     

a. memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok   dan Fungsi DRD;

                            b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota dan Badan

                            Kelengkapan DRD dalam melaksanakan tugasnya (menetapkan

                            prosedur‑prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan

                            Tata Tertib DRD, menetapkan Rencana dan Program Kerja,

                            menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, memimpin Rapat

                            Paripurna DRD, memimpin Rapat Kerja DRD);

                            c. melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan Tugas                                    Pokok dan Fungsi DRD kepada Kepala Daerah, yakni Gubemur                                       sebagai Kepala Daerah Provinsi untuk DRD Provinsi, dan

                            Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk                               DRD Kabupaten/Kota;

                            d. membina dan melaksanakan kerjasama (network) dengan mitra                                    kerja dan stakeholders DRD.

      

                    2 Wakil Ketua DRD:

                            a. memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan dan                                               membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta                                      secara umum mewakili Ketua DRD;

                            b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.              

     

                            3 Sekretaris DRD:       

 

                            a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil

                                  pelaksanaan sidang‑sidang DRD;

                            b. memberikan dukungan teknis, pelayanan aDRNinistrasian dan                                     pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi                                      DRD;

                            c. melaksanakan tugas DRD sehari‑hari penuh waktu;

                           d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

 

                            4 Komisi Telknis, sesuai dengan minat dan kepakaran dari                                               anggotanya, mempunyai tugas melaksanakan  tugas DRD yang

                            ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan

                            iptek daerah secara profesional.

     

                            5. Badan Pekerja:

                           a. mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menindaklanjuti

                             hasil‑hasil Sidang Paripurna;

                           b. membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyusun prosedur‑prosedur

                             yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib DRD;

                           c. menyusun rencana dan program kerja DRID.

 

      6. Kepanitiaan (Panitia Ad Hoc)

      mempunyai tugas membahas secara teknis masalah‑masalah actual       yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan  pembangunan daerah

       dan menyusun prosedur‑prosedur yang berkaitan dengan Tata

       Keria dan Tata Tertib DRD

 

 

 


Keanggotaan DRD

      Anggota DRD diangkat berdasarkan Keputusan Kepala

      Daerah, yakni Gubemur selaku Kepala Daerah Provinsi

      untuk DRD Provinsi atau Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk DRD Kabupaten/Kota.

 

Kriteria, prosedur pemilihan, dan penunjukan anggota

      DRD ditentukan melalui konsultasi antara pimpinan   Pemerintah Daerah, Lembaga Litbang Daerah, pemimpin informal masyarakat serta dunia usaha dan Perguruan Tinggi Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

      Susunan keanggotaan DRD terdiri atas:

              1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;

              1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;

              1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;

              Anggota dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

              daerah masing­ masing.

      Jumlah anggota DRD didasarkan pada keterwakilan dari unsur‑unsur Pemerintah Daerah dan Kelembagaan lptek Daerah (Perguruan Tinggi Daerah, Lembaga Litbang Daerah, Badan Usaha, dan Lembaga Penuniang/masyarakat).

      Masa tugas keanggotaan DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali sesuai dengan kebutuhan.

      Selain karena berakhimya masa jabatan, keanggotaan DRD dapat berakhir apabila Anggota DRD yang bersangkutan: tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya, dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Sasaran dan Pengelolaan Kegiatan DRD

      Sasaran kegiatan kerja DRD adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah  dengan jalan menyediakan kemudahan bagi:

1.  terjadinya konsolidasi sumber daya lptek daerah; 

2.  terkoordinasinya kegiatan  penelitian,pengembangan, dan penerapan iptek di daerah;

3.  terwujudnya efisiensi dan efektifitas kegiatan penelitian di daerah;

      4 terkondisinya pemanfaatan hasil iptek yang sesuai  dengan kebutuhan daerah

         untuk kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan kegiatan kerja sesuai dengan Tugas  Pokok dan Fungsi DRD pada umumnya dilakukan, tetapi tidak terbatas, melalui forum sidang atau rapat, yang diselenggarakan secara bertingkat, mulai dari yang paling tinggi yakni Sidang Paripurna, Rapat Badan Pekerja, LLI dan Rapat Panitia Ad Hoc.

Untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DRD, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran daerah. Angaran tersebut diberikan melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

Secara skematis peran DRD dalam pembangunan iptek di daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

 

DRD sebagai Inisiator dan Akselerator Pembangunan Iptek

Dewan Riset Daerah merupakan ‘Inisiator’ dan ‘Akselerator’ pembangunan iptek yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan iptek di daerah. Sebagai inisiator pembangunan iptek, DRD dapat secara aktif:

        a. memprakarsai  pemanfaatan iptek untuk meningkatkan                      kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya  dari

         masing‑masing daerah;

        b. melakukan inventarisasi kapasitas dan kapabilitas iptek daerah dan

         memanfaatkannya untuk pemanfaatan iptek yang merata, efektif dan efisien;

         serta

          c. melakukan pemilihan kategori iptek yang selaras dengan pelaksanaan

           pembangunan daerah, terutama dalam mencari solusi terhadap permasalahan

           kritis yang dihadapi daerah.                                

Sebagai akselerator pembangunan iptek daerah, DRD dapat secara aktit:

  1. memberikan aftematif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

Pemerintah Daerah  dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

b. melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan industri di daerah sehingga industri di daerah mampu mengaplikasikan iptek

              dan meningkatkan kapasitas iptek‑nya untuk meningkatkan nilai tambah

               produk; serta

  1. mendorong mobilisasi potensi iptek di daerah sehingga pemanfaatan dan

 penguasaan iptek dapat dilakukan secara optimal untuk mempercepat proses kemandirian daerah.

 

                   Produk‑produk DRD dapat diadopsi menjadi keputusan/kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan menjadi solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan                               pembangunan daerah. DRD menjadi ‘penghubung’antara kebijakan iptek pusat dengan daerah sehingga terjadi konvergensi kebijakan antara daerah dengan pusat dalam konteks pembangunan iptek nasional.  Kepentingan daerah dalam pembangunan iptek nasional dapat disampaikan melalui perwakilan DRD yang menjadi anggota DRN.

 

Hubungan dan Mekanisme Kerja DRD-DRN

       Hubungan dan mekanisme kerja antara DRD dengan bukan merupakan hubungan ‘hirarkis vertikal’ melainkan hubungan ‘koordinatif fungsional’ karena pada dasamya kedua lembaga ini bersifat independen.

DRD menempatkan wakilnya sebagai salah satu  anggota DRN sebagaimana  diamanatkan dalam Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2002 yang kemudian dipertegas lagi dalam PP No. 16 Tahun 2005 tentang DRN. Dalam                         konteks ini, DRD merupakan penghubung antara kebijakan pembangunan iptek pusat dengan daerah dengan saling menukar dan membagi informasi dan pengetahuan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, perwakilan DRD di DRN adalah perwakilan DRD Provinsi. Demikian selanjutnya, perwakilan DRD Kabupaten/Kota duduk di

DRD Provinsi. Hal ini merupakan Keputusan Sidang Paripurna 11 DRN Tahun 2006.

Forum Kewilayahan DRD dapat dibentuk oleh beberapa DRD yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Laman DRN dapat dimanfaatkan dalam rangka memperkuat hubungan DRN‑DRD.

 

Luaran DRD

          Luaran yang dapat dihasilkan oleh DRD dapat berupa:

1. Identifikasi Teranalisis Kebutuhan Pengemban Amanat Kepentingan (stakeholders). Produk ini berupa hasil identifikasi teranalisis untuk menampung kebutuhan stakeholders DRD yang antara lain meliputi masyarakat umum, pemerintah dan lembaga iptek. Produk ini digunakan untuk mendukung percepatan inovasi daerah. DRD        melakukan demand support transaction secara

rah alamiah dengan stakeholders di lingkungannya, artinya ada transaksi untuk memenuhi kebutuhan  stakeholders. Isi dari transaksi dapat berupa:

          a. Solusi pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan,biaya pendanaan dari anggaran daerah;

    b. Kebijakan litbang dan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, industri menyediakan dana penelitian dan informasi kebutuhannya;

    c. Hasil kerja DRD yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pemanfaatan iptek. Masyarakat dapat mendukung DRD melalui DPRD dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui APBD;

      d. Berbagai hal yang bermanfaat dapat diberikan oleh angota DRD sebagai warga masyarakat yang juga dapat bertindak sebagai stakeholders. Dalam konteks ini diperlukan pengadopsian dan pemberian legitimasi atas berbagai gagasan yang diajukan tersebut;

 

2. Kebijakan Strategis Iptek Daerah.

Perencanaan pembangunan dan penerapan iptek di suatu daerah, dalam pelaksanaannya mengacu pada Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek yang  disusun dan dirumuskan dalam Kebijakan Strategis Pembangunan Iptek Daerah;

 

3. Agenda Riset Daerah.

      Agenda Riset Daerah merupakan rumusan prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa iptek daerah untuk memenuhi kebutuhan dukungan iptek dalam pembangunan di daerah. Program Utama Riset danTeknologi Agenda Riset Daerah adalah dokumen produk DRD yang berlaku untuk kurun waktu tertentu, dan harus selalu dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Produk ini ditawarkan kepada Para pelaku                                                            iptek di daerah dan dijadikan panduan dalam perencanaan kegiatan penelitian, pengembangan serta perekayasaan iptek yang dilakukan untuk keperluan pembangunan daerah;

 

4. Pemetaan Kegiatan Riset di Daerah.

               Produk ini merupakan hasil analisis berbagai aspek kemampuan iptek serta pertumbuhan kapasitas sarana iptek dibandingkan dengan kondisi pada skala nasional dan intemasional. Pemetaan kegiatan iptek yang dilakukan secara. terus menerus akan menghasilkan gambaran dinamika iptek daerah sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik dalam fingkup nasional maupun intemasional;

                    

5. Tata Tertib dan Tata Kerja DRD.

          Produk ini digunakan sebagai acuan kerja DRD.

       

Luaran DRD yang berupa dokumen perencanaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Luaran DRD disimpan dalam pangkalan data (d‑Base) sehingga dapat diakses oleh pihak‑pihak yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Luaran DRD, setelah dilakukan peninjauan ulang, penyesuaian, serta penyempumaan, dapat diadopsi menjadi Keputusan atau Kebijakan Pemerintah Daerah.  Luaran DRD dapat didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak‑pihak terkait melalui berbagai forum dan media, baik elektronik maupun non

elektronik.

            Semua pengambilan keputusan DRD dalam rapat/ sidang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan prosedur bertingkat mulai dari tingkat Panitia          Ad Hoc, Badan Pekerja DRID, dan Sidang Paripurna DRD. Sidang Paripurna DRD mempunyai kewenangan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di DRD. Sidang Paripurna hanya membahas permasalahan yang strategis agar mekanisme pengambilan keputusan DRD dapat efektif dan efisien. Permasalahan yang dibahas dalam Sidang Paripurna tersebut merupakan permasalahan yang sudah dibahas dan diputuskan dalam Badan Pekerja DRID. Keputusan Sidang Paripurna terhadap permasalahan yang dibahas dapat berupa adopsi langsung, adopsi dengan penyempurnaan, atau penolakan.

 

Penyelenggaraan Sidang 

                   

Persiapan sidang. Semua. bahan sidang/rapat yang diperlukan dan undangan kepada calon peserta sidang dipersiapkan oleh Sekretariat DRD. Undangan bahan    sidang disampaikan kepada calon peserta sidang sebelum siding rapat diselenggarakan. Pimpinan sidang sebaiknya. menyiapkan scenario proses sidang/rapat serta agenda dan sasaran yang ingin dicapai dari masing‑masing agenda sidang agar proses sidang berialan dengan baik. Semua peserta sidang agar menyiapkan diri dengan mempelajari   bahan sidang yang telah diterima sebelumnya dan/atau menyelesaikan tugas tertentu yang diberikan sehingga dapat memberikan kontribusi secara optimal selama proses sidang/rapat berlangsung.

 

Mekanisme Sidang. Perlu dibuat tata terfib sidang/rapat  yang dibakukan agar proses sidang/rapat dapat W berlangsung secara efektif dan efisien. Sidang/rapat  dilaksanakan dengan menggunakan kriteria keiptekan yang lazim melalui diskusi.

 

Pelaksanaan Sidang. Sidang/rapat umumnya bersifat teknis sehingga berbentuk diskursus yng memang sebaiknya tidak diatur dengan ketat agar tidak mengurangi prod u ktif itasnya. Karena peserta diskursus adalah para paRar di bidangnya masing‑masing, maka diskursus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan profesional sehingga dapat dihasilkan keputusan­keputusan yang produktif.

 

       Staf Sekretariat yang bertugas sebagai notulis membuat rekaman jalannya sidang dalam bentuk elektronik maupun tulisan tangan untuk memudahkan dalam pembuatan Berita Acara Rapat.

       Pokok‑pokok hasil pembahasan terhadap agenda sidang dan tindak lanjutnya dibacakan oleh notulis menjelang sidang berakhir. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rapat dan disampaikan kepada semua peserta sidang paling lambat 2 (dua) hari sesudah pelaksanaan sidang untuk dimintakan komentar dan koreksinya. Setelah proses pemberian komentar dan koreksi selesai, Berita Acara Rapat disahkan pada rapat berikutnya.         

 

Pedoman Prosedur DRD

                  Pedoman Prosedur DRD merupakan pedoman terdokumentasi yang berisi berbagai prosedur yang diperlukan oleh DRD untuk penyelenggaraan kegiatannya sesuai dengan Tata Kerja dan Tata Tertib berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi, serta Kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Pekerja DRD membentuk Panitia Ad Hoc untuk menyusun              Pedoman Prosedur DRD yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan DRD. Draft Pedoman Prosedur DRD yang dihasilkan oleh Panitia Ad Hoc harus dibahas dan disetujui dalam rapat Badan Pekerja sebelum diajukan pada Rapat Paripurna DRD untuk disahkan sebagai Pedoman Prosedur DRD.

                  Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DRD, selanjutnya Ketua DRD membuat Surat Keputusan tentang penetapan perberlakuan Pedoman Prosedur DRD terkait.

                  Pedoman Prosedur DRD merupakan dokumen yang dijadikan acuan untuk pembuatan Pedoman Kerja DRD, yakni pedoman yang berisi petunjuk teknis secara rinci mengenai tata cara melaksanakan suatu pekerjaan.

                  Dari Pedoman Kerja DRD ini dibuat Pedoman Format DRD terkait, yakni pedoman yang berisi format‑format yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

                                                 

Pedoman Prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja DRD adalah:              

1. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD. Proses pembuatan produk DRD dilakukan berdasarkan Metode Kerja dan Pelaksanaan 

Pekerjaan tertentu. Penyusunan Metode Kerja dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan                        lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi DRD. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur, pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.

2.  Pedoman Prosedur Proses Adopsi. Proses adopsi terhadap produk DRD diawali dengan proses pelaporan Panitia. Ad Hoc kepada Badan Pekeria DRD. Selanjutnya dilakukan proses  verifikasi dan sanctioning untuk menguji ketepatan laporan tersebut dalam Rapat Badan Pekerja DRD dan Rapat Paripurna DRD. Dalam Rapat Paripurna. diputuskan untuk menerima atau menolak mengadopsi laporan tersebut menjadi produk DRD.

3.  Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah. Prosedur ini sama dengan prosedur pembuatan produk DRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diawali dengan pembentukan Panitia Ad Hoc oleh Badan Pekerja DRD.

 

4. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan instansi terkait di daerah.

Prosedur mekanisme hubungan kerja antara DRD dengan instansi terkait di daerah memuat posisi dan peran DRD dalam pembangunan     iptek daerah. Dengan posisi dan peran DRD yang jelas, maka penyelenggaraan kegiatan akan memberikan ko.ntribusi yang optimal dalam  pelaksanaan pembangunan iptek daerah.    

Pedoman Prosedur yang berkaitan dengan Tata Tertib DRD adalah:

  1. Pedoman Prosedur Organisasi DRD. Prosedur ini memuat kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hubungan kerja, serta hak dan kewajiban masing‑masing organware organisasi DRD, yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Badan Pekerja, Komisi Teknis dan Panitia Ad Hoc;
  2. Pedoman Prosedur Keanggotaan DRD. Prosedur ini memuat hal‑hal yang berkaitan dengan keanggotaan DRID, antara lain criteria anggota, rekruitmen anggota, pengembangan kompetensi anggota, masa bakti keanggotaan, pemberhentian dan penggantian keanggotaan, perwakilan anggota DRD dalam keanggotaan DRN;
  3. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan DRD. Prosedur ini memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Panitia Ad Hoc, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna DRD. Prosedur ini juga memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.
  4. Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi.  Pedoman ini memuat tata cara pengajuan dan pertangggungjawaban biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan DRD mengingat sumber pendanaan DRD dapat berasal dari APBD maupun non APBD. Penggunaan/alokasi dana APBD bagi

          penyelenggaraan kegiatan DRD sebagai organisasi non struktural di

          lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan agar penggunaan dana APBD

          tersebut akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan ke

          publik.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s