Jurnal Bengkulu Mandiri

Membangun Bengkulu Menuju Budaya Riset

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN May 13, 2011

Filed under: SDA & LH — Urip Santoso @ 8:10 am
Tags: , ,

 Oleh: Yogi Kosmanto

ABSTRAK

Perkembangan Kecamatan Kota Manna sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Bengkulu Selatan membawa dampak terhadap peningkatan jumlah penduduk dan berbagai aktifitas di dalamnya, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah sampah yang dihasilkan. Sementara itu permasalahan yang muncul adalah banyaknya pembuangan sampah ke sungai, saluran irigasi, pekarangan, masih terbatasnya sampah yang terangkut ke TPA serta jangkauan pelayanan yang masih terbatas. Hal ini menunjukan ada indikasi pengelolaan sampah yang belum optimal. Oleh karena itu, maka perlu dikaji pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Manna. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sasaran dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah, mengkaji lingkup wilayah pelayanan sampah, mengkaji kinerja pengelolaan sampah berdasarkan standar normatif maupun berdasarkan persepsi masyarakat, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, menganalisis secara komprehensif kinerja pengelolaan sampah, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, sebagian besar dinilai oleh masyarakat masih kurang baik sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kepuasan atau harapan masyarakat. Hal ini menunjukan kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hasil kinerja dipengaruhi oleh aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah antara lain jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas, operasional pengangkutan yang belum optimal, masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk operasional, biaya operasional sangat terbatas, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan. hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu menambah jangkauan pelayanan sampah, personil, peralatan serta memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kata kunci : sampah, kinerja, pengelolaan (more…)

 

PENGARUH PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS ALAT KONTRASEPSI TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA AIR DINGIN KABUPATEN KAUR May 11, 2011

Filed under: kesehatan — Urip Santoso @ 6:45 am
Tags: ,

oleh :

Tiara Rezka Alwie, S.Sos

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini merupakan masalah yang cukup serius, tidak saja bagi negara-negara yang berkembang seperti Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia ini. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi sudah tentu menimbulkan masalah yang rumit bagi pemerintah dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Kenyataan menunjukkan kelahiran bayi tiap hari lebih banyak bila dibandingkan dengan banyak kematian. Dengan demikian apabila peristiwa ini terus-menerus berlangsung maka jumlah penduduk didunia akan selalu bertambah. Untuk mengendalikan jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi, pemerintah mencanangkan suatu gerakan Keluarga Berencana Nasional dengan tujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Gerakan Keluarga Berencana Nasional ini disebarkan ke seluruh daerah di  Indonesia termasuk di Kabupaten Kaur. Dengan adanya program ini masyarakat diperkenalkan dengan berbagai jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan diharapkan banyak kelahiran dari tahun ke tahun dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang akan kami analisis adalah pengaruh alat-alat kontrasepsi terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Kaur sehingga diharapkan akan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis bermaksud mengambil judul “Pengaruh Penggunaan berbagai Jenis Alat Kotrasepsi terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Air Dingin Kabupaten Kaur”. (more…)

 

Upah Minimum 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011

Filed under: ekonomi — Urip Santoso @ 12:46 am
Tags:

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2011 rata-rata sebesar 8,69 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya dari 33 provinsi di Indonesia.

Menurut Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, kenaikan UMP 2011 tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat yang mengalami peningkatan sebesar 16,53 persen yaitu dari Rp1.210.000 menjadi Rp1.410.000.

Kenaikan UMP tertinggi kedua terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami peningkatan sebesar 15,38 persen yaitu dari Rp1.118.009 menjadi Rp1.290.000.

Sementara itu, ada tiga provinsi yang tercatat tidak menetapkan UMP, sehingga berdasarkan peraturan, UMP ditetapkan sesuai dengan Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) terendah.

Tiga Provinsi tersebut yaitu Jawa Barat yang mengambil UMK terendah di kota Banjar sebesar Rp732.000, Jawa Timur mengambil UMK terendah di Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Pacitan sebesar Rp705.000 serta Jawa Tengah mengambil UMK terendah di Kabupaten Cilacap sebesar Rp675.000.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan penetapan UMP tersebut tidak ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melainkan ditetapkan oleh pimpinan daerah atau Gubernur atas usulan Dewan Pengupahan.

Dewan Pengupahan masing-masing daerah terdiri atas perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak ahli/pakar, pengamat dan pihak akademisi kemudian merumuskan jumlah UMP untuk ditetapkan oleh kepala daerah.

“Dalam penetapan UMP/UMK, Dewan Pengupahan Daerah melakukan survei pasar mengenai harga terhadap 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Setelah itu, mereka merumuskan saran, memberi rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam menetapkan upah minimun,” papar Muhaimin.

Ia menjelaskan kenaikan UMP tidak sama karena bergantung dari sejumlah indikator terutama terkait tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja di daerah masing-masing.

Setelah penetapan UMP 2011 itu, Menakertrans menyatakan pihaknya akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Penupahan Daerah dan para pimpinan daerah dalam memastikan penerapannya. (more…)

 

JALAN KELUAR RUSAKNYA JALAN BENGKULU May 10, 2011

Filed under: perhubungan — Urip Santoso @ 4:05 am
Tags: ,

 Oleh: Hardiansyah, ST. MT                                                                                           

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UNIB

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalulintas. Jalan itu sendiri dibagi atas jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan untuk umum, jalan khusus yaitu selain jalan diatas, dan jalan Tol yaitu jalan yang diperuntukkan umum namun dikenakan tarif kepada penggunanya. Berdasarkan definisi tersebut mengandung makna bahwa infrastruktur jalan bisa berupa perkerasan lentur (flexible pavement), perkerasan kaku (rigid pavement), dan perkerasan komposit atau gabungan keduanya, selanjutnya jalan yang utuh adalah jalan yang memiliki kelengkapan berupa rambu, marka, trotoar, penerangan dan lain-lain yang sifatnya dapat mendukung kinerja jalan. Kenyataan yang terjadi masih banyak infrastruktur  jalan dengan kelengkapan yang sangat minim, penyebabnya karena tidak berfungsi dengan baik atau malah bahkan belum terpasang sejak jalan tersebut difungsikan.

Infrastruktur jalan diklasifikasikan atas tiga, pertama  berdasarkan wewenang pembinaan yang dibagi atas jalan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dana pengelolaan APBN, jalan provinsi dan  jalan kabupaten/kota yang dilakukan oleh pemda tingkat I dan II yang dana pengelolaannya APBD serta jalan desa yang hanya diupayakan oleh masyarakat. Klasifikasi kedua berdasarkan peranan terdiri atas jalan Arteri yaitu jalan yang  melayani angkutan utama dengan ciri-ciri jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisisien. Selanjutnya Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengupulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Terakhir adalah Jalan lokal, yang melanyani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalan jarak dekat, kecepatan jarak rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Klasifikasi ketiga berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) terdiri atas Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan lebar  ≤ 2,50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST > 10 Ton. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan lebar  ≤ 2,50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST ≤ 10 Ton. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan lebar  ≤ 2,50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST ≤ 8 Ton. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan lebar  ≤ 2,50 m dan panjang ≤ 12 m dan MST ≤ 8 Ton. Jalan Kelas III C, yaitu jalan Lokal  yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan lebar  ≤ 2,10 m dan panjang ≤ 9 m dan MST ≤ 8 Ton. Untuk jalan desa ialah jalan yang melayani angkutan pedesaaan dan wewenang pembinaanya oleh masyarakat serta mempunyai MST kurang dari 6 ton. (more…)